.webp)
Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP Organda) mengeluhkan beberapa persoalan BBM subsidi, mulai dari penggunaan QR code hingga antrean panjang BBM subsidi di SPBU. Hal ini tidak hanya menghambat, tetapi bisa mengancam keselamatan.
Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan mengatakan, persoalan tersebut banyak terjadi di luar Jawa, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Papua. Terkait QR code, menurutnya banyak pengajuan tertunda dan ditolak.
"Hal ini terjadi saat bulan Februari lalu Pertamina me-restart barcode sepihak dengan alasan kendaraan terindikasi melakukan praktik langsir BBM bersubsidi di daerah-daerah," kata pria yang akrab disapa Sani seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Antrean panjang juga menghambat operasional kendaraan angkutan umum seperti bus AKAP. Menurut Sani, di daerah jalan lintas timur, barat, tengah dan kota-kota di Sumatera terjadi antrean panjang setiap harinya.
"Antrean di SPBU ini terjadi karena supply BBM dari Pertamina ke SPBU yang tidak sesuai kebutuhan penjualan di SPBU di daerah. Contoh SPBU order BBM 18.000 KL, namun yang di-supply hanya 8.000 KL dan supply-nya sendiri hanya setiap pagi hari dan hanya sekali setiap harinya. Dengan begini kendaraan harus mengantre mulai dari subuh hari, bahkan malam hari untuk supaya mendapatkan BBM saat supply dari Pertamina tiba," ucap Sani.
Lamanya antrean dinilai akan mengganggu waktu istirahat awak bus. Padahal, menurut Sani, bulan Juni-Juli ini banyak masyarakat melakukan perjalanan menggunakan bus di musim libur sekolah.
"Ini situasi yang sangat berisiko akan keselamatan terhadap pelayanan masyarakat. Pemerintah sudah harus mengubah pola yang salah selama ini agar situasi ini tidak berlarut-larut ke depannya," sebut Sani.
Baca artikel selengkapnya di sini.
(bai/bai)
