.webp)
Akan ada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dalam tiga bulan ke depan. Itu seperti yang disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal.
Dikutip detikFinance, menurut Said, badai PHK dipicu dua faktor utama. Pertama, eskalasi perang di Timur Tengah. Kedua, kebijakan impor mobil pickup dalam program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang dinilai mencekik industri lokal.
"Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut," ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (6/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan perang antara Iran dengan sekutu Israel dan Amerika Serikat (AS) membuat harga energi global melonjak hingga berdampak langsung pada biaya produksi. Meski pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun nonsubsidi, harga BBM industri mengikuti harga pasar global kini terus melambung tinggi.
Said menyebut para pemimpin perusahaan telah memberikan sinyal PHK kepada serikat pekerja di tingkat pabrik. Apabila biaya energi tak terkendali, pengurangan karyawan bisa menjadi pilihan yang diambil pengusaha.
"Oleh karena itu, panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada production cost atau biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, turbin-turbin, listrik dan biaya-biaya energi lainnya bagi pengusaha. Yang berujung pada pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa menaikkan harga penjualan daripada produk yang mereka produksi," terang Said.
Baca juga: 88.519 Orang Kena PHK Sepanjang 2025 |
Said juga menyoroti pengadaan impor 160.000 mobil pikap dalam program Kopdeskel Merah Putih. Menurut Said, pengadaan importasi tersebut dapat menyerap 20.000-50.000 tenaga kerja jika memaksimalkan produksi dalam negeri.
"Harusnya bisa menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja. Peluang itu hilang, malah membesarkan tenaga kerja India, walaupun harganya mungkin lebih rendah," kata Said.
Ia menjelaskan dampak mengerikan jika kebijakan impor terus berlanjut. Menurut Said, jika pesanan pabrik berkurang, pekerja kontrak menjadi pertama yang akan diputus masa kerjanya.
"Kalau order berkurang, otomatis karyawan kontraknya di-PHK. Tidak diperpanjang kontraknya. Kalau ada mobil impor dari India tadi dikerjakan di Indonesia, akan memperpanjang kontrak, juga menambah tenaga kerja yang baru," tambahnya.
Baca selengkapnya di sini.
(sun/aau)
