.webp)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menanggapi keluhan warga 21 desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan yang hidup tanpa listrik dan sinyal. Pemprov berjanji akan menuntaskan persoalan listrik di seluruh wilayah Kaltara melalui roadmap yang ditargetkan rampung pada 2030.
Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda pada Dinas ESDM Kaltara, Hastri Willianto, tidak menampik bahwa sebagian besar wilayah pedalaman Kaltara belum teraliri listrik. Pihaknya mengaku telah menyusun peta jalan kelistrikan untuk 5 tahun ke depan (2025-2030) yang mengacu pada Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) milik PT PLN.
"Pihak kami akan usahakan dan upayakan untuk mengaliri listrik yang tidak hanya di Lumbis Ogong, melainkan seluruh Kaltara yang belum tersentuh oleh listrik," ujar Hastri kepada detikKalimantan, Sabtu (28/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Januari 2026 lalu, Dinas ESDM Kaltara bersama tim Kementerian ESDM telah turun langsung melakukan survei perencanaan di sejumlah wilayah. Survei ini bertujuan untuk mendesain jenis pembangkit listrik yang paling sesuai dengan medan, sekaligus menghitung estimasi anggarannya.
"Total ada 10 desa di 3 kabupaten yang telah disurvei, meliputi Kabupaten Bulungan seperti Desa Long Lejuh (Kec. Peso), Kabupaten Nunukan, Desa Panas dan Desa Tepian (Kec. Lumbis Pansiangan), Desa Pelaju dan Desa Tagul (Kec. Sembakung), serta Desa Pa'Padi dan Desa Tang Paye (Kec. Krayan Tengah). Kabupaten Malinau mencakupi Desa Long Berang dan Desa Long Simau (Kec. Mentarang Hulu), serta Desa Long Lake (Kec. Malinau Selatan Hulu)" kata Hastri.
Menurutnya, jika dibangun PLTD seperti di perkotaan, akan mengalami kendala pada suplai bahan bakar dan biaya operasional yang tinggi. Mengingat desa-desa tersebut berada di wilayah pedalaman dan belum terjangkau akses darat yang memadai.
"Untuk menyiasati sulitnya akses masuk, pemerintah sepakat untuk tidak membangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Desa-desa tersebut nantinya akan dialiri listrik menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dirancang untuk menyala 24 jam penuh," imbuhnya.
Hastri menjelaskan, upaya menerangi kawasan perbatasan sebetulnya kerap berhadapan dengan rintangan. Salah satunya letak geografis desa-desa, seperti di Kecamatan Lumbis Ogong yang membentang di sepanjang Sungai Sembakung.
"Wilayah tersebut sama sekali tidak memiliki akses jalan darat, terutama desa-desa yang berada setelah Desa Patal jika diakses dari arah hilir seperti Mensalong," ungkapnya.
Kondisi ini membuat proses kelistrikan membutuhkan usaha yang sangat besar, baik dari segi pelaksanaan logistik maupun pendanaan.
"Kendala utamanya yang jelas adalah keterbatasan anggaran daerah. Untuk itu kami intens menjalin hubungan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM, dan juga PT PLN untuk secara bersama-sama dan bertahap berupaya melistriki wilayah di Kaltara," tambah Hastri.
Sebelumnya diberitakan, warga perbatasan di Kecamatan Lumbis Ogong yang berbatasan langsung dengan Malaysia mengeluhkan status mereka yang masih terisolasi. Ketiadaan akses jalan, listrik, dan sinyal telekomunikasi sangat memukul sektor pendidikan, administrasi desa, hingga kesehatan.
"Kalau malam, aktivitas memang sangat terbatas. Kami tidak punya akses perpustakaan digital atau internet. Anak-anak sulit mengikuti perkembangan di luar," keluh Mastaryo, salah seorang pemuda Desa Long Bulu kepada detikKalimantan, Kamis (26/2) lalu.
