Danantara Dapat PR dari Prabowo: Bikin Skema Bisnis Bioskop di Kabupaten/Kota

Presiden Prabowo Subianto meminta Danantara menyiapkan skema bisnis baru, yakni bisnis bioskop. Bisnis ini akan dikhususkan untuk tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia, mengingat ketersediaan layar di daerah masih rendah.

Dilansir detikJogja, arahan baru tersebut diungkapkan Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya. Riefky mengatakan Prabowo sempat menanyakan kondisi industri film nasional ketika penyampaian laporan kinerja satu tahun pertama Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Rasionya masih rendah sekali dari kebutuhan layar kita, sehingga banyak sekali film yang sudah diproduksi kemudian tidak bisa masuk ke layar lebar," kata Riefky saat menghadiri Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) Market di JEC, Sabtu (29/11/2025).

Dari laporan tersebut, Prabowo pun mengarahkan agar Danantara mendukung pertumbuhan bioskop di daerah. Skema bisnis baru ini diharapkan juga ramah terhadap investasi sekaligus menarik bagi pihak swasta.

"Danantara akan diminta untuk membuat sebuah skema bisnis yang kira-kira menarik untuk tumbuh kembangnya bioskop di kabupaten/kota. Polanya seperti apa, masih disusun. Tentu butuh waktu," lanjutnya.

Sebagai salah satu stakeholder dalam bidang perfilman, Kemenekraf juga akan berkoordinasi intensif dengan Danantara. Mereka akan melibatkan ekosistem perfilman untuk memberikan masukan terkait rencana bioskop di kabupaten/kota ini.

Selain itu, pemerintah siap membuka peluang pemberian insentif dan kemudahan regulasi agar ekosistem bisnis bioskop di daerah dapat berkelanjutan.

"Peluang ekonomi cukup besar, tetapi kan pasti perlu keberpihakan dari pemerintah juga. Apakah itu insentif, kemudahan-kemudahan lainnya sehingga ekosistem bisnis bioskop Indonesia juga terutama di tingkat kabupaten/kota itu bisa tumbuh," ujarnya.

Selain masalah infrastruktur layar bioskop di daerah, Riefky menyebutkan dua arahan Prabowo lainnya untuk memperkuat industri film. Pertama, Kemenekraf diminta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait skema pendanaan dan insentif bagi pelaku industri film.

Kedua, Prabowo menginstruksikan koordinasi terkait maraknya pembajakan digital. Kemenekraf diminta berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mempercepat proses penanganan laporan pembajakan yang merugikan sineas ketika filmnya sedang tayang.

"Jadi itu arahan Presiden dan kami mohon dukungan dari teman-teman semua agar dalam memperbaiki iklim dari perfilman nasional ini juga bisa semakin baik," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini.