Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintah sudah memperketat tata kelola pertambangan. Dia menegaskan tambang harus ditata dengan baik agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.
"Apa yang terjadi ketika pertambangan, perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik. Maka dampaknya kepada sosial. Hal ini yang terjadi longsor, karena penggundulan hutan, banjir juga mengalami hal yang sama," katanya dalam acara Aksi Nyata Bumi Lestari yang diselenggarakan oleh Bidang Lingkungan Hidup DPP Golkar di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Dengan mengetatkan pengelolaan, Bahlil menjamin izin pertambangan tidak mudah diberikan.
"Maka kami melakukan penataan secara totalitas terhadap proses penambangan yang betul-betul ramah terhadap lingkungan. Amdalnya harus sudah diperketat, karena kalau tidak ini berbahaya sekali," terang Bahlil.
Bahkan pihaknya membuat aturan baru dalam sektor pertambangan. Kini, perusahaan harus memberikan jaminan biaya reklamasi pascatambang. Hal ini dilakukan agar perusahaan bertanggung jawab atas kegiatan tambang yang telah dilakukannya.
"Supaya jangan sampai nambang terus tinggalkan hutan. Banyak yang memprotes saya. Saya katakan untuk mereka sudah saatnya tidak boleh pengusaha mengatur negara. Yang mengatur pengusaha adalah negara. Tapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang," katanya.
"Jadi kepada adik-adik saya dari aktivis lingkungan, kami dari ESDM sekarang ketat sekali terhadap pertambangan, begitupun di Migas," sambung Bahlil.
Baca artikel selengkapnya di sini.
Simak Video "Video Bahlil Cerita Masa Sulit Hidup di Jakarta: Tidur di Musala-Jalan Kaki"
(bai/bai)