Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkapkan rencana untuk mengurangi alokasi Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila penyerapan anggarannya tidak bagus. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan pun menegaskan bahwa sejauh ini penyerapan anggaran sudah membaik.
Dilansir detikFinance, sebelumnya Menkeu Purbaya bicara tentang nasib MBG yang belakangan marak diberitakan menyebabkan keracunan. Menurutnya, jika serapan MBG bagus, maka anggarannya mungkin ditambah. Sebaliknya, jika dirasa tidak bisa terserap sampai akhir tahun, maka anggaran yang sudah dialokasikan akan dikurangi.
"Kalau bisa diserap ya udah nggak ini, kalau bagus ya nambah. Kalau nanti kita perkirakan ternyata dia nggak terserap sampai akhir Desember dengan dana yang ada, ya kita kurangi, gitu aja,"
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat kondisi serapan yang membaik, Luhut meminta agar Purbaya tidak mengambil atau memangkas anggaran MBG. Dia juga mewanti-wanti Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memaksimalkan serapan anggaran.
"Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil-mengambil anggaran yang tidak terserap. Dan itu kami ingatkan tadi sama Pak Dadan, karena itu cost of fund juga. Jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak bisa serap," ujar Luhut di kantornya, Jumat (3/10/2025).
Menurut Luhut, serapan dana yang baik ini dapat menggerakkan perputaran uang di masyarakat kelas bawah, sejalan dengan pernyataan Purbaya tentang perputaran uang di masyarakat dapat menggerakkan ekonomi. Luhut menyebut program MBG sejauh ini berhasil menyerap 380 ribu tenaga kerja.
"Jadi itu saya kira membantu sekali dalam keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu sekarang ini, makan bergizi ini saya kira memberikan salah satu peluang untuk kita mengatasi masalah-masalah ini," sambungnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan serapan anggaran MBG mencapai Rp 21,64 triliun per 3 Oktober 2025.
"Hari ini sudah Rp 21,64 triliun, ya jadi sudah mencapai 34 persen untuk secara keseluruhan," ujar Dadan.
Artikel ini telah tayang di detikFinance.
(des/des)