.webp)
Uranium ditemukan di wilayah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat (Kalbar) hingga sebanyak 24.112 ton. Potensi ini dapat dikembangkan menjadi sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Untuk itu, pemerintah pusat tengah menggodok aturan pengolahan bahan radioaktif.
Mengutip detikFinance, potensi uranium di Kabupaten Melawi itu diungkap dalam Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka kemungkinan pengolahan uranium ini untuk PLTN.
"Ini kita lagi siapkan PP-nya (Peraturan Pemerintah). Mudah-mudahan dari PP-nya itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif itu bisa dimanfaatkan untuk energi," kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tandjung di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kata Yuliot, pemerintah sedang menata perizinan penambangan uranium yang masuk ke dalam wilayah usaha radioaktif. Hal ini diperlukan supaya aspek lingkungan tetap terjaga.
Penataan tersebut akan melibatkan berbagai pihak. Antara lain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).
"Jadi kita juga memperhatikan dari aspek lingkungan. Yang kita mau tata adalah yang berasal dari pemurnian pengolahan," jelasnya.
Diketahui terdapat 28 wilayah potensial untuk pengembangan PLTN, termasuk yang sudah dilakukan evaluasi, survei serta pra survei sebelumnya. Dari 28 wilayah potensial ini, bisa dibangun PLTN dengan kapasitas hingga 70 GW.
Berdasarkan wilayah potensial tersebut, serta mengacu kepada kebutuhan sistem kelistrikan nasional, potensi PLTN pada tahap awal direncanakan akan dibangun di Sistem Sumatera dan Kalimantan.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat mengungkapkan rencana pemerintah membangun PLTN pada 2027 mendatang. PLTN ini ditargetkan beroperasi mulai 2032.
"Dan rencana kita di 2030-an, 2032 sudah selesai. Jadi mungkin pembangunannya itu lagi 4-5 tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025) lalu.
(des/des)
