.webp)
Pemerintah melalui Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih terus mendorong terbentuknya koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini diyakini mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi di desa, dari kemiskinan ekstrem hingga pengangguran.
Sebanyak 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih ditargetkan dibangun di seluruh Indonesia, melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus dilaksanakan di Pendopo Odah Etam Kaltim pada Sabtu (24/5) dan turut dihadiri pejabat di sektor kementerian dan seluruh kepala daerah se-Kaltim.
Koordinator Pelaksana Harian Satgas Nasional yang juga menjabat Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut dengan dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, desa bisa menjadi pusat perputaran ekonomi, mempercepat pertumbuhan hingga 8% seperti yang ditargetkan pemerintah pusat. Koperasi juga diarahkan menjadi buffer untuk menekan praktik rentenir, pinjol, hingga distribusi yang tidak efisien.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini akan sangat efektif, jadi kita bisa membangun desanya dengan semua aspek, serta koperasi nantinya dapat menghilangkan rentenir, kemudian menghilangkan praktik pinjaman online," jelas Ferry Juliantono kepada detik Kalimantan, Sabtu (24/5/2025).
Dalam laporannya, Ferry mengatakan hingga saat ini sudah terlaksana lebih dari 41 ribu Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) di seluruh Indonesia. Khusus Kalimantan Timur, dari total 1.038 desa, hampir separuhnya telah melaksanakan Musdesus.
"Kita sepakat Musdesus di Kaltim rampung semua pada 28 Mei. Ini capaian baik dan sesuai target, karena Juni kita fokus pada penyelesaian badan hukum koperasi, dan Juli kita targetkan launching nasional bersama Presiden," terangnya.
Terkait kekhawatiran tumpang tindih dengan koperasi atau BUMDes yang sudah ada di desa, Satgas menegaskan bahwa program ini justru untuk mengonsolidasikan seluruh potensi ekonomi di desa.
"Program ini merupakan strategi pemerintah untuk menyalurkan seluruh sumber daya negara ke desa. Desa akan menjadi pusat perputaran ekonomi, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%, membuka lapangan kerja, dan mengoptimalkan aset negara yang idle," ungkapnya.
Ferry menjelaskan program ini juga didukung dari sisi pembiayaan. Setiap koperasi desa diperkirakan akan memperoleh modal kerja sekitar Rp 3 miliar. Jika target 80.000 koperasi desa tercapai, total estimasi anggaran bisa mencapai Rp 240 triliun.
Namun, angka ini bersifat fleksibel. Jumlah pinjaman akan menyesuaikan dengan studi kelayakan yang dibuat oleh masing-masing koperasi dan akan didampingi oleh bank-bank BUMN.
"Kalau bisa manfaatkan aset fisik yang sudah ada, investasi bisa lebih kecil. Jadi nilai pinjaman akan tergantung pada kebutuhan riil dan rencana bisnis masing-masing koperasi," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyatakan kesiapan provinsinya dalam mendukung program ini. Ia menegaskan, setelah Musdes dan Muskot selesai akhir Mei, akan dilanjutkan dengan proses notariat dan pengesahan di Kemenkum.
"12 Juli insyaallah Presiden Prabowo launching secara nasional. Lalu operasional penuh ditargetkan 28 Oktober, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda," kata Seno.
Pemerintah daerah juga akan membekali pengurus koperasi dengan pelatihan manajemen dan keuangan. Bank Himbara disebut siap menyalurkan kredit usaha koperasi jika persyaratan dan studi kelayakannya terpenuhi.
Dengan skema ini, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa dan membuka banyak lapangan kerja, terutama bagi generasi muda.
(des/des)
