.webp)
Kebijakan efisiensi anggaran dipastikan akan dilanjutkan tahun 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat ini evaluasi anggaran tengah dilakukan, kemudian disusul dengan penyusunan pagu 2026.
"Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya, jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Sri Mulyani hadir di Senayan untuk menyampaikan kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026 dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan (efisiensi)," tambahnya.
Baca juga: Efisiensi Anggaran Berlanjut di 2026 |
Tujuan Efisiensi Anggaran
Sri Mulyani menyebut efisiensi dilakukan untuk penguatan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Belanja negara akan dialokasikan di kisaran 14,19% hingga 14,75% Produk Domestik Bruto (PDB) di 2026. Perlu sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah.
Strategi jangka menengah, menurut Sri Mulyani, difokuskan pada 8 hal yang mendukung agenda pembangunan yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
"Strateginya mengacu pada Asta Cita 8 prioritasnya Bapak Presiden baru dan kita optimalkan berdasarkan program-program yang di-develop (dikembangkan) oleh kementerian dan lembaga, tentu saja dengan arahan dan guidance dari Bapak Presiden," imbuh Sri Mulyani.
(trw/trw)
