.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara merilis data terbaru dalam Publikasi Data dan Informasi Kemiskinan 2019-2024, mengungkap perubahan signifikan dalam ketenagakerjaan penduduk miskin.
Lebih dari 40 persen penduduk miskin di Kaltara tidak memiliki pekerjaan sepanjang 2019 hingga 2023. Namun, angka ini turun menjadi 38,31 persen pada 2024. Kepala BPS Kaltara Mas'ud Rifai menyebut penurunan ini sebagai sinyal positif.
"Ada perbaikan akses terhadap lapangan kerja, meski masih bertahap. Ini menunjukkan dinamika ketenagakerjaan yang mulai bergeser," ujarnya kepada detikKalimantan, Jumat (18/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data BPS juga mencatat perubahan pola ketenagakerjaan. Pada 2024, hanya 20 persen penduduk miskin bekerja di sektor pertanian seperti petani gurem, buruh tani, nelayan, atau pencari hasil hutan turun tajam dari 27,59 persen pada 2023.
"Penurunan ini mengindikasikan sebagian penduduk miskin beralih ke sektor lain atau bahkan keluar dari garis kemiskinan," jelas Mas'ud.
Namun, sektor informal tetap menjadi tumpuan utama. Pekerjaan seperti buruh tidak tetap, pekerja lepas, hingga pekerja keluarga tak dibayar mendominasi. Pada 2019, 30,41 persen penduduk miskin berusia 15 tahun ke atas bekerja di sektor informal. Angka ini fluktuatif hingga akhirnya turun menjadi 28,67 persen pada 2024.
"Ini menandakan ketahanan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah mulai menguat," tambah Mas'ud.
Secara wilayah, Kota Tarakan mencatatkan angka tertinggi penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, yakni 40,06 persen. Sementara itu, Kabupaten Malinau memimpin dengan 32,32 persen penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian.
"Kondisi ini mencerminkan tantangan ketenagakerjaan yang berbeda di setiap daerah," ungkap Mas'ud.
Mas'ud menekankan bahwa sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan sosial-ekonomi. Meski sektor pertanian masih dominan, pergeseran ke sektor lain menunjukkan adanya peluang baru.
"Kami berharap tren ini terus berlanjut dengan dukungan kebijakan yang tepat, seperti pelatihan kerja atau diversifikasi ekonomi," tuturnya.
(des/des)
