Persoalan pasokan energi di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi perhatian serius. Distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke sejumlah daerah terkendala, sementara pemadaman listrik bergilir masih membayangi aktivitas masyarakat. Gubernur Kalbar Ria Norsan pun mengumpulkan Pertamina dan PLN untuk mencari solusi.
Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan untuk membahas persoalan distribusi BBM, terutama BBM bersubsidi, serta keterbatasan pasokan listrik akibat pemeliharaan pembangkit.
Norsan menegaskan, masyarakat tidak boleh terus kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi. Dia meminta Pertamina dan instansi terkait memperkuat koordinasi agar kendala penyaluran segera diatasi.
"Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari BBM bersubsidi," kata Norsan, Kamis (22/10/2026).
Persoalan ini menjadi krusial karena BBM bukan sekadar kebutuhan kendaraan. Bagi masyarakat pedalaman dan pesisir, ketersediaan BBM juga berkaitan dengan mobilitas, aktivitas ekonomi, hingga kebutuhan nelayan untuk melaut. Di sisi lain, masyarakat juga harus menghadapi pemadaman listrik bergilir selama PLN melakukan pemeliharaan mayor atau major overhaul PLTU di Kabupaten Ketapang.
Maka dari itu, Norsan meminta Pertamina dan PLN untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat penanganan kendala pasokan energi. Jadwal pemadaman listrik pun diharapkan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
"Persoalan energi menyentuh kebutuhan sehari-hari. BBM yang sulit diperoleh dapat menghambat mobilitas dan kegiatan usaha, sedangkan pemadaman listrik berpotensi mengganggu pekerjaan, pelayanan, serta aktivitas ekonomi," tegasnya.
Ia berharap langkah yang dibahas bersama Pertamina dan PLN segera memberikan hasil nyata. Sebab, ukuran keberhasilan penanganan bukan hanya rapat koordinasi dan penambahan armada, melainkan kepastian BBM lebih mudah didapat dan pemadaman listrik terkendali.
(des/des)