.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong alokasi anggaran raksasa senilai Rp 32 triliun untuk menggenjot pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2027-2029. Rencana induk (master plan) infrastruktur ini disiapkan untuk disodorkan langsung kepada Presiden RI.
Usulan anggaran jumbo tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) antara Mendagri, Pemerintah Provinsi Kaltara, dan Pemerintah Kabupaten Malinau di Kabupaten Malinau, Selasa (6/10). Proyek ini ditargetkan menjadi solusi permanen untuk menembus keterisolasian wilayah terluar Indonesia.
Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjelaskan, Rencana Induk Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara 2027–2029 akan menjadi landasan hukum dan panduan kerja lintas kementerian bersama pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rencana induk ini memuat tahapan pembangunan dan kebutuhan jalan perbatasan secara terarah, yang nantinya disampaikan kepada Presiden sekaligus menjadi dasar pengawalan pembangunan," ujar Tito melalui keterangan resmi dari DKISP Kaltara, Rabu (7/10/2026).
Tito juga memastikan pembangunan jalan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan masuk dalam daftar prioritas utama nasional.
"Salah satu target krusial yang ditekankan adalah penuntasan jalur darat menuju Kecamatan Krayan pada tahun 2027," jelasnya
Guna menjamin alokasi dana Rp 32 triliun tersebut terkesekusi secara tepat sasaran, Mendagri mendorong pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pembangunan Jalan Perbatasan Kaltara.
"Satgasus ini akan menggandeng instansi teknis seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama jajaran pemda untuk mengawal pengerjaan fisik di lapangan secara berkala," terangnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, intervensi anggaran APBN dari pusat sangat krusial. Ketiadaan akses darat selama ini memaksa warga perbatasan bergantung penuh pada transportasi udara dan sungai yang minim armada serta berbiaya tinggi.
"Kondisi tersebut melambungkan harga barang kebutuhan pokok di kawasan pedalaman dan batas negara. Dengan terbukanya akses darat, biaya distribusi bisa ditekan sehingga harga komoditas yang diterima masyarakat juga lebih terjangkau," tutur Zainal.
Bupati Malinau Wempi W Mawa, menyodorkan sejumlah rute darat yang masih lumpuh, khususnya di kawasan Apau Kayan.
"Dari Pemkab Malinau menyoroti segmen Long Kemuat-Pujungan dan Long Nawang-Pujungan yang belum dapat difungsikan secara optimal, terutama saat musim hujan," bebernya.
