.webp)
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan anggaran Rp 6,7 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun anggaran 2027.
Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini mengatakan, anggaran tersebut telah disiapkan sebagai bagian dari kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman karhutla yang kembali berpotensi terjadi setiap musim kemarau. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Selasa (6/10/2026).
"Anggaran tersebut telah dialokasikan dalam BTT, dan nilainya bahkan melampaui ketentuan minimal yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian Karhutla," ujar Achmad Zaini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kesiapan anggaran menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat respons pemerintah ketika terjadi karhutla. Terlebih, kebakaran lahan dan dampak kabut asap masih menjadi persoalan yang berulang di Palangka Raya.
Namun, penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada kondisi darurat. Pemko juga mulai memperkuat langkah pencegahan, salah satunya melalui rencana pengadaan alat berat yang dapat mendukung pengelolaan dan pembukaan lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.
"Untuk penganggaran alat berat pembukaan lahan tanpa bakar disesuaikan dengan kemampuan daerah," katanya.
Achmad menjelaskan mekanisme dan arah penggunaan alat berat tersebut masih menunggu penyusunan Raperwali tentang Rencana Induk Pengendalian Karhutla sebagai tindak lanjut dari Perda Karhutla.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi pengendalian karhutla dari hulu hingga hilir. Selain meningkatkan kesiapan menghadapi kebakaran, pemerintah juga mendorong masyarakat mengelola lahan dengan cara yang lebih ramah lingkungan.
"Dengan dukungan anggaran dan penguatan langkah pencegahan tersebut, Pemko Palangka Raya menargetkan penanganan karhutla pada 2027 dapat dilakukan lebih terencana. Dampak kebakaran dan kabut asap terhadap kesehatan serta aktivitas masyarakat pun diharapkan dapat ditekan," pungkasnya.
