.webp)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahap II bersama pihak eksekutif yang dijadwalkan digelar hari ini, Selasa (15/9/2026). DPRD Kalimantan Barat (Kalbar) menyoroti penggunaan anggaran sekitar Rp 60 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pemprov Kalbar bakal diminta menjelaskan secara rinci ke mana saja anggaran tersebut digunakan. Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan pihaknya ingin mengetahui peruntukan anggaran tersebut sekaligus hasil yang telah dicapai dalam penanganan karhutla.
"Anggaran Rp 60 miliar itu untuk karhutla. Bagaimana menuntaskan sekarang. Penjabarannya, kami ingin tanya kepada Pemprov," kata Prabasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Uraian tadi Rp 60 miliar itu untuk apa saja? Yang harus kita tanyakan dan diketahui bersama," imbuhnya.
Prabasa menilai besarnya anggaran yang disiapkan harus berbanding lurus dengan hasil penanganan di lapangan. Sebab, hingga kini karhutla dan kabut asap masih terjadi di sejumlah wilayah Kalbar.
Karena itu, DPRD ingin memastikan apakah anggaran yang telah disiapkan benar-benar digunakan secara efektif untuk mempercepat penanganan karhutla.
Menurut Prabasa, pertanyaan mengenai anggaran tersebut bukan untuk mencari pihak yang disalahkan. DPRD ingin memastikan seluruh sumber daya pemerintah digunakan secara tepat.
Selain penggunaan anggaran, DPRD juga akan meminta penjelasan mengenai langkah konkret pemerintah dalam menangani karhutla yang telah berlangsung sekitar satu setengah bulan.
RDP tahap I sebelumnya menghadirkan sejumlah unsur masyarakat, mulai dari kepala desa, camat, NGO, mahasiswa hingga elemen masyarakat lainnya. Berbagai masukan dari lapangan itu akan menjadi bahan DPRD untuk meminta penjelasan kepada pihak eksekutif.
"Yang tadi ingin kita kolaborasikan gimana langkah ke depan yang paling baik," katanya.
Prabasa menegaskan masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan kegiatan ataupun penyerapan anggaran. Masyarakat, kata dia, membutuhkan hasil nyata berupa berkurangnya kebakaran dan kabut asap.
Anggota DPRD Soroti BTT Rp 20 Miliar
Sementara itu, anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Hanura, Suib, menyoroti anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk menghadapi situasi darurat berada di kisaran Rp 20 miliar. Pemprov Kalbar kemudian disebut mendapat tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp 40 miliar.
Dengan demikian, total dana yang tersedia untuk penanganan bencana karhutla disebut mencapai sekitar Rp 60 miliar. Suib menilai angka tersebut belum sebanding dengan luas wilayah Kalbar serta banyaknya desa yang terdampak karhutla dan kekeringan.
"Desa kita ini lebih dari 2 ribu. Kalau kita bagi 2 ribu melalui kabupaten, berapa dapatnya? Memang dari postur anggaran kita sudah tidak bisa," ujarnya.
Suib meminta pemerintah daerah terbuka apabila memang kemampuan anggaran tidak mampu mengimbangi skala bencana.
"Artinya beginilah saya, saya minta kejujuran pemerintah daerah, bupati, wali kota, dan provinsi. Sudahlah, kalau memang kita sudah tidak bisa, terbuka saja," katanya.
Menurut Suib, persoalan karhutla juga tidak boleh hanya dilihat dari kondisi saat ini. Pemerintah perlu menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran yang sama pada masa mendatang.
Suib juga menyinggung keterlibatan perusahaan tambang, perkebunan dan kehutanan dalam penanganan bencana. Menurutnya, regulasi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dapat dimanfaatkan untuk mendorong perusahaan membantu masyarakat terdampak.
Namun, dia menilai dukungan perusahaan saja tidak cukup untuk menangani karhutla dengan skala luas.
"Kalau untuk menangani semuanya, saya kira hanya pusat (yang bisa)," tegasnya.
Suib mengatakan pemerintah sebenarnya telah memperoleh peringatan mengenai ancaman kekeringan. Namun, kesiapan daerah dinilai belum sebanding dengan luas dampak yang terjadi.
"Saya sendiri sudah membaca informasi itu sekitar empat bulan yang lalu. Dan sudah termasuk dari pemerintah itu, semua OPD, semua dinas terkait itu bersiap-siap untuk menghadapi hal ini," katanya.
