.webp)
Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Hanura, Suib menilai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) sudah berdampak jauh. Ia mendorong pemerintah pusat mengambil alih penanganan dengan menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Suib menilai dampak karhutla kini telah merambah berbagai sektor, mulai dari kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, transportasi hingga kebutuhan air bersih.
 Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Hanura, Suib. (Ocsya Ade CP) |
"Saya sebenarnya sangat bersepakat dan ingin ini pemerintah pusat betul-betul mengambil alih," kata Suib, Selasa (15/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan pemerintah daerah membutuhkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat. Salah satu opsi yang didorong adalah penetapan status bencana nasional.
Suib menyebut persoalan kesehatan menjadi salah satu indikator serius dari dampak karhutla. Paparan asap akibat kebakaran disebut telah menyebabkan banyak warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Secara tidak langsung korban kita sudah banyak, yaitu banyak warga kita itu sudah mengalami ISPA. Berarti poin itu sudah tercukup," ujarnya.
Dia menegaskan dampak karhutla tidak boleh hanya diukur dari luas lahan yang terbakar. Menurutnya, ketika asap mulai mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, penanganannya harus dilihat sebagai persoalan yang lebih besar.
Suib juga menyoroti terganggunya aktivitas transportasi dan distribusi barang di sejumlah wilayah Kalbar.
"Sedangkan kita ketahui di Kalimantan Barat untuk memobilisasi transportasi barang kebutuhan masyarakat di daerah selatan itu sangat bergantung terhadap angkutan. Ini sudah mulai lumpuh," ungkapnya.
Selain asap, Suib menyoroti dampak kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di pedesaan. Menurutnya, persoalan air tidak sekadar menyangkut ketersediaan air minum. Air juga dibutuhkan untuk memasak dan berbagai aktivitas rumah tangga.
"Kita tidak bisa membayangkan balita, ibu-ibu hamil untuk memasak. Kalau air minum mungkin bisa diupayakan, tapi untuk memasak dan kebutuhan sehari-hari sangat-sangat riskan sekali," imbuh dia.
Kondisi tersebut, kata Suib, menunjukkan dampak karhutla dan kekeringan sudah menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, dia menilai pemerintah daerah membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat untuk menangani kondisi tersebut.
"Kalau untuk menangani semuanya, saya kira hanya pusat," tegasnya.
Suib juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan karhutla di Kalbar. Evaluasi tersebut, menurutnya, harus mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola perizinan, pembatasan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hingga pembangunan infrastruktur untuk mitigasi.
Dia meminta pemerintah memperkuat sistem pencegahan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. Suib juga menyebut kondisi saat ini jadi momentum bagi pemerintah untuk mengakui bahwa penanganan karhutla membutuhkan langkah luar biasa.
"Harapan kami, mulai dari mitigasi kelemahan kita di mana, apakah kita sudah overload terkait masalah pengeluaran izin, terkait pembatasan permasalahan, hanya bisa melalui status bencana nasional," doanya.
