.webp)
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) belum kunjung hilang. DPRD Kalbar mempertanyakan kemampuan pemerintah daerah dalam menangani karhutla yang telah berlangsung sekitar satu setengah bulan.
Pertanyaan itu akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tahap II bersama pihak eksekutif di Kantor DPRD Kalbar, Selasa (15/9/2026). DPRD akan mengkaji apakah Pemprov Kalbar butuh dukungan dan pengambilalihan penanganan oleh pemerintah pusat.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan kondisi kabut asap menjadi salah satu indikator yang perlu dievaluasi. Menurutnya, DPRD ingin mengetahui sejauh mana efektivitas langkah yang telah dilakukan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah kinerja pemerintah daerah ini melihat apakah masih mampu atau tidak mampu lagi? Dengan kondisi yang sudah satu bulan setengah, tapi kondisinya makin parah, kabut asap," kata Prabasa.
Prabasa mengatakan, DPRD tidak menutup mata terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah. Namun, upaya tersebut perlu diuji dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
"Saya yakin eksekutif kan sudah bekerja. Pertanyaannya asap kok masih ada, jadi akan kita tanyakan," ujarnya.
RDP tahap I pada hari sebelumnya menghadirkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kepala desa, camat, NGO, mahasiswa hingga elemen masyarakat lainnya.
Berbagai pihak menyampaikan kondisi yang mereka temui di lapangan. Masukan tersebut kemudian akan menjadi bahan DPRD untuk meminta penjelasan dan evaluasi dari pemerintah pada RDP tahap II.
"Semua memberikan masukan yang positif. Buat bahan lembaga ini untuk mempertanyakan kepada eksekutif," katanya.
Menurut Prabasa, persoalan karhutla tidak bisa dibebankan kepada satu instansi atau satu tingkat pemerintahan saja. Penanganannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.
DPRD juga berencana melibatkan unsur yudikatif, khususnya kepolisian, dalam pembahasan penanganan karhutla.
"Jangan saling menyalahkan, baik itu dinas yang terkait dari pemerintah, kabupaten, provinsi. Nah sekarang maupun sampai ke pusat," ujarnya.
Menurut dia, setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran dalam menangani karhutla, mulai dari pencegahan, pemadaman hingga penegakan hukum.
Namun, Prabasa menegaskan seluruh upaya tersebut harus terintegrasi dan menghasilkan dampak yang bisa dirasakan masyarakat.
"Yang tadi ingin kita kolaborasikan gimana langkah ke depan yang paling baik," ujarnya.
Anggota DPRD Ingin Pemprov Terbuka
 Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Hanura, Suib. (Ocsya Ade CP) |
Sementara itu, anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Hanura, Suib, menilai pemerintah daerah perlu terbuka mengenai kemampuan mereka menghadapi karhutla.
Menurutnya, luas dampak dan persoalan yang muncul menunjukkan penanganan karhutla tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan daerah.
"Intinya kita angkat bendera, bendera putih lah sudah. Jangan malu-malu. Saya harus memberitahu ini dan pemerintah harus mengakui," tegas Suib.
Suib mengatakan dampak karhutla saat ini telah meluas, tidak hanya terkait kebakaran lahan, tetapi juga menyentuh kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi hingga kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menilai pemerintah daerah perlu mengakui apabila kapasitas yang dimiliki sudah tidak sebanding dengan skala persoalan.
Menurut Suib, pemerintah daerah tidak perlu mempertahankan kesan mampu menangani seluruh persoalan apabila kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya.
"Artinya beginilah saya, saya minta kejujuran pemerintah daerah, bupati, wali kota, dan provinsi. Sudahlah, kalau memang kita sudah tidak bisa, terbuka saja," ujarnya.
Dia menilai masyarakat sudah dapat melihat sendiri dampak karhutla yang terjadi. Karena itu, keterbukaan mengenai keterbatasan pemerintah daerah justru diperlukan agar dukungan pemerintah pusat dapat segera diperkuat.
"Faktanya masyarakat publik sudah bisa mengetahui bahwasannya kita memang tidak punya anggaran ke arah sana. Jadi pemerintah pusat segera menanggapi aspirasi masyarakat Kalimantan Barat. Jangan sampai menunggu ini makin parah," tegasnya.
