.webp)
Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala menyoroti keluhan warga Desa Muakan Petinggi, Kecamatan Ketungau Hulu. Persoalan pembangunan infrastruktur hingga belum tersedianya listrik menjadi perhatian.
Bala meminta Kepala Desa (kades) tidak pasif menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, kades harus aktif mencari solusi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat ke pemerintah kabupaten hingga kementerian.
"Lengkapi saja, untuk kepala desa harus lebih aktif. Kalau mengharap, apa salahnya desa jemput bola. Harus lebih aktif," kata Bala ditemui di ruangannya, Rabu (2/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengakui anggaran desa pada 2026 semakin terbatas. Bahkan, sebagian besar Dana Desa (DD) telah memiliki peruntukan masing-masing sehingga ruang gerak pemerintah desa tidak sebebas sebelumnya. Namun, kondisi tersebut dinilai bukan alasan bagi kepala desa untuk berhenti memperjuangkan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
"Saya pahami dana desa sudah sangat kurang saat ini (2026), tapi jangan menjadi tolok ukur. Karena menjadi pejabat itu amanah," ujarnya.
Bala meminta kepala desa turun langsung melihat persoalan masyarakat. Setiap kebutuhan, kata dia, harus didata secara jelas agar dapat diperjuangkan melalui program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Mulai dari kebutuhan sekolah, layanan kesehatan, posyandu, pertanian hingga infrastruktur harus dipetakan.
"Sekolah mereka seperti apa, puskesmas, posyandu, pertanian seperti apa. Harus mendata sedemikian rupa, bagaimana caranya kita dorong ke kementerian mana," katanya.
Menurut Bala, pemerintah tidak akan mudah memperjuangkan kebutuhan desa jika tidak didukung data yang jelas.
"Karena kita meminta tidak dengan data tidak bisa. Kepala desa harus lebih aktif," sambung Bala.
Dia menilai persoalan Desa Muakan Petinggi harus dilihat secara konkret, termasuk program apa yang sudah diusulkan, anggaran yang tersedia, serta kebutuhan yang masih belum tertangani.
Jalan hingga Listrik Jadi Sorotan
Terkait pembangunan jalan, Bala mengatakan Pemkab Sintang terus berupaya melakukan pemerataan dengan anggaran yang terbatas. Sintang memiliki 391 desa sehingga pembangunan infrastruktur tidak mungkin dilakukan sekaligus di seluruh wilayah.
"Kalau jumlah 391 desa di Sintang, tentu tidak semua desa mendapat anggaran itu, ruas-ruas tertentu. Kan ada UPJJ 1, 2 dan 3," jelasnya.
Menurutnya, penanganan jalan dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan anggaran dan prioritas.
"Pemerataan pembangunan desa, jujur kita berusaha penyebaran dengan anggaran terbatas ini. Kalau untuk jalan kami hanya UPJJ. Karena dana terbatas, sebagian ruas jalan, saya tidak mengatakan seluruh, karena jalan luas, penyebaran luas. Paling tidak mana kita capai, kita lakukan," sambungnya.
Sementara untuk persoalan listrik, Bala meminta pemerintah desa tidak menyerah hanya karena penyediaan listrik bukan kewenangan langsung pemerintah desa. Menurutnya, kepala desa tetap bisa menjadi penghubung untuk menyampaikan kebutuhan warga kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Bala kembali menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah desa, Pemkab Sintang dan pemerintah pusat. Menurutnya, dengan jumlah desa yang mencapai 391, Pemkab Sintang tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dalam waktu bersamaan.
Karena itu, kepala desa harus mampu menentukan prioritas dan memperjuangkannya. Dia meminta kepala desa tidak sekadar menunggu program datang dari pemerintah.
"Lebih aktif dan siapkan data. Itu yang harus dilakukan. Saya juga sudah mengingatkan. Kalau cuma menunggu itu sangat berat. Dijemput belum tentu dapat, apalagi didiamkan," tegas Gregorius.
Dia mengatakan hal tersebut juga telah disampaikan dalam rapat kerja bersama jajaran pemerintah desa.
"Saya raker kemarin, sudah saya sampaikan. Saya rasa sudah menjadi bahan mereka. Kita terus mengimbau. Proposal mereka siapkan dan ada di dinas apa, kita tidak mungkin memenuhi semuanya," katanya.
Bala menegaskan jabatan kepala desa bukan sekadar posisi administratif. Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat diperjuangkan.
"Karena menjadi pejabat itu amanah. Kedua sudah mewakafkan diri, bukan dijanji dengan duit berapa," katanya.
Dia mengakui keterbatasan anggaran merupakan persoalan nyata. Namun, komunikasi dan upaya mencari solusi tetap harus dilakukan.
"Karena uang ini kurang, pelayanan sampai kurang. Kalau untuk tidak mengkomunikasikan dengan pemerintah di atas, tidak pas," pungkas Bala.
