.webp)
Kadar garam air baku Sungai Kapuas di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), lebih dari 5.000 miligram per liter (mg/L). Kondisi itu membuat Pemkot Pontianak mengandalkan Waduk Penepat di Kabupaten Kubu Raya sebagai sumber air baku cadangan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan tingginya kadar garam terjadi akibat intrusi air laut. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi pelayanan air bersih, terutama saat musim kemarau. Edi mengecek langsung kondisi Waduk Penepat di Kuala Mandor B, Kamis (27/8/2026).
"Kadar garamnya sudah sampai 5.000 miligram per liter lebih. Sementara yang disyaratkan berdasarkan ketentuan kesehatan maksimum 600 miligram per liter, itu pun untuk kebutuhan mandi. Untuk air minum harus di bawah 300 miligram per liter," kata Edi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Edi, Waduk Penepat memiliki luas sekitar 6,6 hektare. Lahan milik Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di kawasan tersebut mencapai sekitar 9 hektare.
Waduk tersebut terhubung dengan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Imam Bonjol melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 30 kilometer. Jika infrastrukturnya berfungsi optimal, suplai air baku dari Penepat ditargetkan mencapai sekitar 1.000 liter per detik. Namun saat ini pasokannya baru sekitar 200 liter per detik.
"Yang sekarang sedang dipompa ke Imam Bonjol hanya mampu 200 liter per detik karena masih belum optimal," ujarnya.
Kebutuhan produksi air bersih Kota Pontianak mencapai sekitar 2.000 liter per detik. Air tersebut dipasok melalui empat intake, yakni Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang dan Parit Mayor.
Dengan cakupan layanan air bersih yang telah mencapai sekitar 90,6 persen, gangguan terhadap sumber air baku berpotensi berdampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, Edi meminta perbaikan infrastruktur Waduk Penepat dipercepat.
"Kalau dalam kondisi darurat ini kita berharap bisa cepat selesai dan dievaluasi supaya waduknya berfungsi. Pipa-pipa yang bocor menuju Pontianak juga harus diperbaiki," katanya.
Edi menyebut persoalan utama yang dihadapi Pontianak saat ini bukan kapasitas produksi, melainkan ketersediaan air baku. Ia berharap pemerintah pusat membantu pembangunan jalur pipa tambahan berdiameter 800 milimeter untuk memperkuat pasokan dari Waduk Penepat.
"Ke depan kita berharap bisa diperjuangkan untuk menambah satu track lagi, 800 milimeter. Ini untuk jangka panjang, supaya kalau darurat seperti ini kita tidak kesulitan," ujarnya.
Edi juga membuka opsi pembangunan infrastruktur pengendali air lain, seperti bendung karet di kawasan Sungai Penepat. Menurutnya, sumber air tersebut strategis bukan hanya bagi Pontianak, tetapi juga Kubu Raya dan wilayah sekitarnya. Ia menegaskan penyediaan air baku merupakan persoalan yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan.
"Air baku ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, atau daerah dalam hal ini provinsi," katanya.
Di sisi lain, Pemkot Pontianak melalui Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa setiap tahun membayar retribusi air permukaan kepada Pemprov Kalbar. Pada 2025, nilainya disebut mencapai lebih dari Rp 2,4 miliar.
"Kita setiap tahun membayar retribusi air permukaan ke provinsi. Tahun 2025 saja Rp 2,4 miliar lebih. Artinya kita membeli air, kita bayar, lalu kita olah dan distribusikan ke masyarakat," jelas Edi.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Novizar Ardiyansyah mengatakan, peningkatan kapasitas Waduk Penepat saat ini masih berlangsung. Menurutnya, kapasitas sambungan semestinya dapat mencapai 1.000 liter per detik. Namun saat ini baru mampu sekitar 500 liter per detik karena masih ada infrastruktur yang diperbaiki.
"Saat ini kami masih menunggu bahan dari Jakarta untuk perbaikan dua pipa. Dalam waktu dekat akan selesai," kata Novizar.
Sementara itu, perbaikan saluran inlet dan outlet Waduk Penepat dilakukan Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan anggaran APBN sekitar Rp 16,6 miliar.
DPRD Kawal ke Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengatakan pihaknya siap mengawal Pemkot Pontianak meminta dukungan pemerintah pusat. DPRD akan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI untuk memperkuat penanganan infrastruktur air baku di Penepat.
"Kita minta nanti untuk Komisi V, saya akan bicara dengan Ketua Komisi V dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di Penepat ini," ujar Satarudin.
Menurutnya, penyediaan air baku merupakan persoalan strategis yang tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah kota. "Ini pasti berlanjut. Kami akan kawal bersama Pemerintah Kota Pontianak agar penyediaan air bersih untuk masyarakat bisa lebih aman dan berkelanjutan," pungnya.
Pemkot Siapkan Air Tawar Gratis
Pemkot Pontianak menyiapkan air tawar gratis bagi warga di tengah meningkatnya kadar garam pada sumber air baku. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air minum masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kemarau.
Edi Rusdi mengatakan layanan air tawar gratis disediakan di sejumlah titik yang telah disiapkan Pemkot melalui Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Salah satunya berada di Kantor Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan booster Perumnas III.
"Kalau masyarakat perlu air tawar untuk minum, ini gratis. Bisa membawa galon atau wadah lainnya. Tapi tidak untuk komersil," kata Edi, Kamis (27/8/2026).
Edi mengatakan penyediaan air tawar tersebut menjadi langkah darurat menyusul tingginya kadar garam pada air baku yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Pontianak.
Selain menyediakan titik pengambilan air gratis, Edi memerintahkan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menyiapkan mobil tangki untuk mendistribusikan air tawar ke wilayah yang membutuhkan.
Distribusi akan diprioritaskan untuk kawasan yang rawan terdampak krisis air tawar, khususnya untuk kebutuhan konsumsi. Pemkot Pontianak juga akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat dukungan distribusi air.
"Saya perintahkan PDAM, dan mudah-mudahan dibantu Balai Wilayah Sungai, Dinas PU Provinsi, untuk menyiapkan mobil tangki men-drop air tawar ke daerah-daerah rawan, khususnya untuk air minum. Gratis," tegas Edi.
Edi menegaskan air yang disediakan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat dan tidak untuk diperjualbelikan. Langkah ini menjadi salah satu upaya Pemkot Pontianak menghadapi kondisi air baku yang semakin tertekan akibat kemarau dan intrusi air laut.
Simak Video "Menemukan Lulur Alami dari Daun Aras di Kalimantan Barat"
[Gambas:Video 20detik] (sun/des)
