.webp)
Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026). Aksi tersebut memprotes rencana pembatasan kupon subsidi solar yang disebut mulai berlaku 1 September 2026.
Dari pantauan detikKalimantan di lokasi, aksi massa sopir truk tersebut berdampak terhadap arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan. Akibat banyaknya truk yang parkir di badan jalan membuat kemacetan mencapai 3-4 kilometer.
Kanit Turjawali Satlantas Polresta Samarinda Iptu Ismail Marzuki mengimbau pengguna jalan menghindari kawasan dari Lembuswana menuju Pasar Segiri selama aksi berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi imbauan kepada pengguna jalan khususnya pemakai kendaraan roda dua dan empat dan sejenisnya, dapat menghindari jalan dari Lembuswana ke Pasar Segiri karena ada kegiatan demo massa aksi di Balai Kota," kata Ismail kepada detikKalimantan, Senin (24/8/2026).
Ismail menyebut aksi akan berlangsung hingga massa membubarkan diri dari Balai Kota. Polisi belum dapat memastikan secara pasti waktu berakhirnya aksi tersebut.
"Mudah-mudahan sehari ini saja, informasi satu hari ini aksinya," katanya.
Akibat aksi tersebut, sejumlah jalan seperti Jalan Kusuma Bangsa hingga perempatan lampu merah Lembuswana mengalami kemacetan yang cukup parah. Kemacetan diperkirakan mencapai 3-4 kilometer.
"Kalau diperkirakan ini akibat aksi ini, kemacetannya sekitar 3 sampai 4 kilometer," jelasnya.
Sementara itu, salah seorang sopir truk yang mengikuti aksi, Kipli, mengatakan demonstrasi digelar sebagai bentuk protes terhadap persoalan ketersediaan solar dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
"Aksi masalah solar ini, masalah Dinas Perhubungan atas kebijannya," kata Kipli.
Menurutnya, para sopir truk sudah mengalami kesulitan mendapatkan solar selama sekitar dua bulan terakhir. Dia menilai kondisi tersebut semakin memberatkan sopir apabila ditambah dengan aturan baru terkait pengambilan nomor antrean untuk mendapatkan solar subsidi.
"Iya, beberapa bulan ini. Dua bulan ini kita supir sudah susah dapat solar, apalagi kalau ada kebijakan dari dishub makin susah lagi," ujarnya.
Kipli menjelaskan, dalam kebijakan yang akan diterapkan, sopir truk harus mengambil nomor antrean di Dinas Perhubungan sebelum mengisi solar. Menurut dia, hal tersebut membuat proses pengisian BBM menjadi lebih rumit.
"Itu kalau kita mau ngisi solar harus ngambil nomor antrean. Masa ngambilnya harus di kantor Dinas Perhubungan? Kalau sebelumnya kan ambilnya di SPBU saja" keluhnya.
Kipli menyebut ratusan sopir truk dari berbagai wilayah ikut turun dalam aksi tersebut. Mereka berasal dari sejumlah kawasan di Samarinda dan daerah sekitarnya, seperti Palaran, Samarinda Seberang, Sempaja hingga Tenggarong.
"Ada ratusan yang ikut hari ini, bahkan ada yang dari Tenggarong ikut juga," katanya.
Kipli menegaskan aksi ini akan terus berlanjut sampai kebijakan pemerintah dapat membantu para supir mempermudah mendapatkan BBM.
"Pendapatan hari-hari saja sudah berkurang, ini tambah lagi masalah solar, jadi dari itu aksi ini harus dilanjut sampai kebijakannya di ubah," pungkasnya.
Simak Video "Video: 3 Penusuk Sopir Truk di SPBU Palembang Ditangkap, 1 Orang Masih DPO"
[Gambas:Video 20detik] (des/des)
