.webp)
Gubernur Kalteng Agustiar Sabran membantah kabar yang menyebut terjadi kelangkaan BBM. Menurutnya, persoalan yang terjadi di sejumlah daerah bukan karena pasokan BBM habis, melainkan dipicu disparitas harga antarjenis BBM yang cukup tinggi.
Mengenai hal itu disampaikan Agustiar saat menjawab pertanyaan usai rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/8/2026). "BBM ini bukan langka ya. Kami sudah panggil pimpinan, general managernya, kami juga panggil manajer (Pertamina) yang ada di Kalimantan Tengah. Ini masalah disparitas harga," tegas Agustiar.
Ia menjelaskan perbedaan harga antara BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang sekitar Rp 6.000 menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oknum untuk mendapatkan keuntungan secara tidak semestinya. Menurutnya, disparitas harga tersebut berpotensi mendorong praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin persoalan tersebut dibiarkan hingga merugikan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemprov Kalteng pun telah berkoordinasi dengan Kapolda Kalteng beserta jajaran aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta menindak praktik-praktik curang dalam distribusi BBM," katanya.
Agustiar bahkan memberikan peringatan tegas kepada masyarakat agar tidak mencoba menimbun BBM demi keuntungan pribadi. Tak hanya mengandalkan pengawasan aparat, Pemprov Kalteng juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut membongkar praktik penimbunan BBM.
"Kami sudah sampaikan dengan Pak Kapolda dan pihak-pihak terkait, khususnya masyarakat luas, ayo jangan sampai menimbun," imbaunya.
Gubernur juga menyiapkan hadiah uang tunai bagi warga yang melaporkan adanya penimbunan dan laporan tersebut terbukti benar. Nominal hadiahnya dibuat khusus bertepatan dengan momentum HUT ke-81 RI.
"Kalau ada penimbun ini, laporkan ke kami. Kami akan beri bonus. Dulu tujuh, sekarang Rp 8.100.000, sesuai dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81," kata Agustiar.
Hadiah Rp 8,1 juta tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah sekaligus simbol peringatan kemerdekaan tahun ini. Gubernur mengajak masyarakat tidak panik menyikapi isu BBM dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Di sisi lain, masyarakat diminta ikut mengawasi distribusi BBM agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat.
Pemerintah berharap pengawasan bersama antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan instansi terkait dapat mencegah penimbunan serta memastikan BBM tersalurkan kepada masyarakat yang berhak. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan juga memperketat pengawasan distribusi BBM di Kalimantan Tengah. Langkah ini dilakukan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM dan untuk memastikan penyaluran berlangsung tepat sasaran.
Pertamina memastikan kondisi pasokan BBM di Kalteng saat ini dalam keadaan cukup dan aman. Namun, pengawasan distribusi terus diperkuat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu pemerataan BBM kepada masyarakat. Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, mengatakan pengawasan dilakukan bersama Pemerintah Daerah.
"Upaya yang dilakukan tidak hanya memastikan ketersediaan BBM, tetapi juga memperkuat pengawasan di lapangan, termasuk mencegah pembelian berulang dan aktivitas penyalahgunaan BBM yang dapat mengganggu pemerataan penyaluran kepada masyarakat," ujar Edi kepada detikKalimantan, Selasa (18/8/2026).
Pengawasan dilakukan melalui sosialisasi dan pemantauan langsung di lapangan. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya akan dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Edi menegaskan pengawasan distribusi BBM bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak SPBU. Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terus melakukan koordinasi agar BBM yang tersedia benar-benar diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
"Pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM merupakan tanggung jawab bersama dan tidak semata-mata dibebankan kepada SPBU. Pertamina terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum untuk memastikan penyaluran berjalan tertib dan sesuai peruntukannya," tegasnya.
Pertamina juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berulang yang berpotensi menghambat pelayanan bagi konsumen lainnya.
"Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai produk maupun layanan Pertamina dapat menghubungi Pertamina Customer Solutions 135 yang beroperasi selama 24 jam," pungkasnya.
