.webp)
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, jagat media sosial diramaikan oleh polemik rencana pengibaran bendera Dayak berwarna Merah-Kuning-Biru di Kalimantan Barat (Kalbar). Isu perpecahan ini pun segera dibantah.
Merespons hal tersebut, tokoh pemerhati Dayak, sekaligus anggota Komisi III DPRD Nunukan, Gat Khaleb A, menegaskan bahwa rencana tersebut murni merupakan panggilan kultural masyarakat adat, bukan bentuk pembangkangan terhadap negara.
Gat menyebut pro dan kontra di masyarakat, termasuk kekhawatiran dari aparat penegak hukum (APH) dalam merespons isu tersebut, adalah hal yang wajar. Namun, ia memastikan kesetiaan masyarakat Dayak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Khawatir pihak lain, khusus APH memahaminya dari konteks pembangkangan terhadap negara. Tidak ada yang salah. Karena pihak lain tidak paham jiwa dan semangat bendera tersebut. Soal NKRI, Dayak sudah selesai, 100% Dayak, 100% Indonesia. Semua Merah Putih. Final," ujar Gat dikonfirmasi detikKalimantan. Sabtu (15/8/2026).
Menurutnya, bendera tersebut harus dipahami dalam konteks panggilan harmoni, persatuan, dan persaudaraan sesama Dayak, mengingat sejarah panjang perpecahan yang pernah melanda komunitas tersebut. Gat juga menyoroti sejarah konflik internal Dayak yang diwariskan dari zaman ngayau, yang kemudian diperparah oleh politik devide et impera (pecah belah) di era kolonial Belanda.
"Saya menilai, taktik pecah belah ini masih berlanjut hingga pascakemerdekaan, di mana para kapitalis dan politisi kerap memanfaatkan tokoh adat demi menguasai kekayaan alam Borneo," terangnya.
Iming-iming kesejahteraan dari pihak luar sering kali hanya menjadi umpan yang berujung pada polarisasi, rasa saling curiga, dan kecemburuan antarkelompok Dayak. Akibatnya, generasi muda saat ini merasa tertinggal dan kehilangan arah. Namun, Gat secara tegas membantah anggapan bahwa masyarakat Dayak tidak akan pernah bisa bersatu.
"Pasti bisa. Stigmatisasi Dayak tidak bisa bersatu hanyalah kalimat ciptaan pihak luar untuk memecah belah Dayak. Kalimat kolonial itu. Kalimat penjajah kerah putih itu," tegasnya.
Dalam pandangannya, kebangkitan masyarakat Dayak harus didorong melalui dua instrumen utama yang tidak boleh dipertentangkan, yaitu Dayak kultural. Hal tersebut diartikan dengan menggunakan simbol budaya (seperti rumah panjang dan bendera) sebagai wadah persaudaraan dan maklumat untuk bersatu.
"Ada juga Dayak politik, di mana hal tersebut menggunakan politik sebatas sebagai alat demokrasi dan perjuangan pembangunan untuk bersaing secara sehat dengan komunitas lain di Indonesia," bebernya.
Ia menekankan bahwa saat ini masyarakat Dayak harus memiliki ideologi dan tujuan yang sama, melampaui perbedaan warna baju politik. Musuh bersama masyarakat Dayak saat ini bukan lagi lewat perang fisik, melainkan masalah sosial-ekonomi.
"Simbol panggilan (bendera) adalah perintah untuk bersatu sebagai saudara satu darah melawan pemiskinan, penindasan, dan pembodohan. Tiga kata tersebut adalah musuh Dayak kemarin, hari ini, dan ke depan," jelas Gat.
Gat juga mengajak masyarakat Dayak untuk cerdik sekaligus tulus dalam beradaptasi dengan 1.300 suku bangsa lainnya di Indonesia. Ia meyakini, dengan sumber daya manusia (SDM) yang kini semakin memadai, kebangkitan Dayak secara kultural, politik, dan ekonomi hanya tinggal menunggu momentum dan kesadaran jiwa.
"Saatnya Dayak bangkit. Bangun optimisme. Tidak ada lagi hasrat untuk membangun negara sendiri. Yang ada, hasrat diperlakukan sama rasa dan diperlakukan adil, sama seperti warga negara lain di belahan pulau dan provinsi lain," pungkasnya.
Simak Video "Menemukan Lulur Alami dari Daun Aras di Kalimantan Barat"
[Gambas:Video 20detik] (bai/bai)
