.webp)
Semarak Hari Kemerdekaan ke-81 RI belum sepenuhnya dirasakan oleh warga di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Masyarakat setempat yang berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia) itu merasa masih dianaktirikan dalam hal pemerataan infrastruktur.
Kepala Adat Besar Bahau Hulu, Baya Ajang, mengatakan masyarakat rutin merayakan 17 Agustus setiap tahun dan setia di bawah pemerintahan RI. Namun, mereka belum benar-benar menikmati kemerdekaan secara utuh karena terisolasi oleh ketiadaan akses jalan darat dan minimnya transportasi udara.
"Sudah berapa lama kita merdeka? Kok kita yang di perbatasan segitu-begitunya saja. Harapan kita jangan ada yang dianaktirikan. Bangunlah Indonesia itu merata," tegas Baya Ajang saat ditemui di kediamannya di Desa Long Alango, Senin (10/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baya mengungkapkan warga semakin terisolasi setelah jalur transportasi air di Sungai Bahau terputus. Bencana longsoran baru di kawasan Giram Nda' Liang mempersulit warga untuk mendistribusikan kebutuhan logistik dari kota. Oleh karena itu, masyarakat mendesak Pemerintah Pusat segera membuka akses jalan darat yang layak.
"Dulu bawa muatan lewat situ bisa sekali jalan saja. Sekarang ini jalannya sudah longsor, sampai 4-5 kali kita harus langsir dari bawah giram menuju ke atas, naik gunung lagi. Rute prioritas yang diminta warga adalah pembukaan akses dari ibu kota Kabupaten Malinau, tembus menuju Bahau Hulu, dan berlanjut ke wilayah Apokayan," pintanya.
Selain masalah jalur darat, Baya juga menyoroti krisis transportasi udara. Fasilitas Lapangan Terbang Perintis Long Alango dinilai sudah sangat tidak memadai, saking putus asanya menunggu proyek dari kementerian, warga dari enam desa bahkan telah berinisiatif turun tangan merintis lahan sendiri.
"Sampai masyarakat enam desa ini gotong royong, sudah dua kali kami gusur sendiri karena niat betul mau punya lapangan perintis yang lebih besar. Tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan dari Pemerintah Pusat. Belum ada jawaban," keluh Baya.
Kapasitas landasan yang kecil membuat rute ini hanya bisa diterbangi oleh pesawat berukuran mini dengan kapasitas maksimal enam penumpang. Kondisi ini memicu perebutan tiket penerbangan di tengah masyarakat setiap harinya.
"Keterbatasan ini berubah menjadi tragedi manakala ada warga atau anak-anak yang sakit parah dan membutuhkan evakuasi medis darurat secepatnya ke rumah sakit kota," terangnya.
Baya mengapresiasi langkah cepat Bupati Malinau yang telah meringankan beban warga melalui kucuran subsidi penerbangan, sehingga harga tiket bisa ditekan di angka Rp 1 jutaan. Namun, ia menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan membangun jalan nasional dan perluasan bandara ada di tangan kementerian terkait di Jakarta.
"Kalau daerah kami sudah terbantu dengan subsidi di tingkat kabupaten. Tapi jalan dan lapangan perintis ini adalah kewenangan Pusat. Tolong Pemerintah Pusat perhatikan kami, tanggapi yang kami sampaikan. Akses ini supaya kami bisa hidup merdeka di Indonesia," pungkasnya.
Terpisah, Anggota DPRD Kaltara Dapil III Malinau, Hendri Tuwi, menegaskan bahwa keluhan masyarakat adat dan kepala desa di wilayah tersebut sangat wajar. Menurutnya, tuntutan warga perbatasan tidaklah muluk-muluk, mereka hanya meminta aksesibilitas yang memadai.
"Kita berharap ada penekanan dan perhatian khusus kepada wilayah 3T, membangun Indonesia dari daerah-daerah terpencil. Karena di sana masih ada sekian banyak masyarakat kita yang belum merasakan kemerdekaan RI yang ke-81 tahun ini. Demikian juga dengan Krayan," ujar Hendri Tuwi melalui panggilan telepon. Senin (10/8).
