.webp)
Kalimantan kembali dibayangi ancaman kabut asap. Memasuki penghujung Juli 2026, jumlah titik panas atau hotspot di Pulau Kalimantan terus menjadi sorotan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai tingginya temuan hotspot bukan sekadar dampak musim kemarau, tetapi juga menunjukkan persoalan serius dalam tata kelola kawasan hutan dan lahan.
Direktur Walhi Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai mengungkapkan hasil pemantauan Walhi sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026 menemukan 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas indikatif kebakaran mencapai 107.649 hektare.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.262 hotspot terpantau di Pulau Kalimantan. Luas indikatif area yang terbakar mencapai 33.837 hektare dan tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Utara. Yang menjadi perhatian besar Walhi, sebagian besar hotspot tersebut justru berada di kawasan konsesi perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang paling mengkhawatirkan, hasil analisis spasial Walhi menunjukkan 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen dari total hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan," kata Janang dalam laporannya, Jumat (30/7/2026).
Dari analisis tersebut, 10.739 hotspot berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Kemudian 7.880 hotspot berada di konsesi pertambangan dan 6.905 hotspot lainnya berada di kawasan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
"Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan kondisi paling mengkhawatirkan. Walhi mencatat terdapat 17.236 hotspot dengan luas indikatif kebakaran mencapai 28.680 hektare," katanya.
Lonjakan hotspot juga terlihat sepanjang Juli. Jika pada April hingga Juni jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi tidak pernah menembus 74 titik dalam sebulan, pada Juli angkanya melonjak menjadi 615 titik. Kondisi tersebut dinilai sebagai alarm serius karena musim kemarau masih berlangsung.
"Walhi juga mencatat sejumlah konsesi dengan jumlah hotspot cukup tinggi. Di sektor perkebunan sawit, antara lain PT Bagus Sentosa Gemilang dengan 637 hotspot, PT Tri H.M 1 sebanyak 573 hotspot, PT Tri H.M 2 sebanyak 573 hotspot, PT Lestari Alam Raya sebanyak 469 hotspot, serta PT Sumatera Unggul Makmur sebanyak 280 hotspot," ujarnya.
Pada sektor PBPH, hotspot terbanyak ditemukan di konsesi PT Dwima Intiga dengan 866 hotspot dan PT Kiani Lestari sebanyak 707 hotspot.
Sedangkan di sektor pertambangan, jumlah tertinggi tercatat di konsesi PT Kideco Jaya Agung dengan 1.116 hotspot, disusul PT Kaltim Prima Coal sebanyak 863 hotspot, PT Antang Gunung Meratus 840 hotspot, PT Bhumi Rantau Energi 618 hotspot, dan PT Adaro Indonesia 355 hotspot.
Koordinator Pengkampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menilai temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak dapat hanya dikaitkan dengan kondisi cuaca.
"Data kami menunjukkan bahwa 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan," tegas Uli.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha, khususnya perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan alam dan gambut. Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau lalai dalam mencegah kebakaran juga diminta bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan.
"Ancaman karhutla juga menjadi perhatian khusus di Kalimantan Tengah. Walhi Kalteng menyebut persoalan kebakaran lahan di provinsi tersebut terus berulang sejak 2015.," katanya.
Sementara itu, Walhi Kalimantan Selatan mencatat 1.281 hotspot berdasarkan pemantauan citra satelit sepanjang 1 Mei hingga 22 Juli 2026. Sebanyak 907 titik di antaranya berada di kawasan konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Walhi Kalsel meminta pemerintah tidak berhenti pada penanganan kebakaran setelah kejadian. Evaluasi terhadap pemegang izin dinilai harus dilakukan secara transparan, termasuk memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran.
Di Kalimantan Barat, sebagian besar kebakaran disebut terjadi di kawasan hidrologis gambut dengan luas indikatif terbakar sekitar 7.000 hektare. Kerusakan fungsi ekologis gambut akibat pembukaan lahan dan pembangunan kanal dinilai turut meningkatkan risiko kebakaran.
Walhi meminta pemerintah segera mengevaluasi seluruh perizinan yang berada di kawasan hidrologis gambut. Langkah pencegahan dinilai jauh lebih penting agar kebakaran tidak terus berulang dan dampaknya terhadap kualitas udara serta lingkungan tidak semakin meluas.
Dengan puluhan ribu hotspot terpantau di Kalimantan dan sebagian besarnya berada di kawasan konsesi, Walhi menilai ancaman karhutla 2026 tidak boleh kembali diperlakukan sebagai bencana musiman. Pengawasan, evaluasi perizinan, perlindungan gambut, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab dinilai menjadi kunci untuk memutus siklus kebakaran dan kabut asap.
Simak Video "Video: BMKG Prediksi El Nino Berpuncak di Desember atau Januari 2027"
[Gambas:Video 20detik] (des/des)
