.webp)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mengakui upaya pencegahan dan pengendalian HIV masih menghadapi tantangan besar. Keberadaan salah satu kelompok berisiko yang perlu mendapat perhatian, yakni komunitas LGBT, masih sulit dilacak.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kobar dr Jhonferi Sidabalok mengatakan keberadaan komunitas tersebut memang diketahui ada. Namun, aktivitas mereka berlangsung sangat tertutup sehingga institusi pemerintah tidak memiliki akses langsung.
Menurutnya, selama ini penjangkauan terhadap kelompok berisiko lebih banyak dilakukan melalui Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang memiliki jaringan dengan komunitas tersebut. Dinas Kesehatan hanya menerima informasi berdasarkan hasil penjangkauan yang dilakukan mitra tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau dibilang ada, memang ada. Tetapi institusi resmi tidak bisa masuk ke dalam komunitas mereka. Penjangkauan lebih banyak dilakukan melalui KPA," ujar Jhonferi, Kamis (9/7/2026).
Menurutnya, komunitas tersebut memiliki mekanisme internal yang cukup ketat. Anggota yang diketahui membuka identitas atau memberikan informasi kepada pihak luar disebut berisiko dikeluarkan dari komunitasnya.
"Kondisi ini membuat petugas kesehatan kesulitan melakukan pendataan maupun edukasi secara langsung. Akibatnya, Dinkes lebih mengandalkan skrining terhadap kelompok yang masuk kategori berisiko, termasuk kelompok lelaki suka lelaki (LSL)," ujarnya.
Meski skrining rutin dilakukan, petugas belum dapat mengetahui secara menyeluruh keberadaan maupun jejaring komunitas tersebut. Sebagian besar anggotanya memilih tidak mengungkapkan identitas ataupun lokasi mereka.
Jhonferi mengatakan, mereka umumnya baru berhubungan dengan petugas kesehatan ketika mulai mengalami gejala atau secara sukarela datang untuk menjalani pemeriksaan melalui jalur penjangkauan.
"Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan reaktif, petugas kemudian melakukan investigasi kontak berdasarkan keterangan dari pasien mengenai orang-orang yang pernah melakukan kontak berisiko. Dari proses itu, penelusuran kasus baru dapat dilakukan," kata dia.
Ia juga mengungkapkan adanya kecenderungan sebagian warga memilih menjalani pemeriksaan HIV di luar wilayah tempat tinggalnya. Misalnya, warga Pangkalan Bun memilih melakukan pemeriksaan di Kotawaringin Lama karena khawatir identitasnya diketahui apabila memeriksakan diri di daerah sendiri. Menurutnya, pola tersebut semakin menyulitkan proses pelacakan kasus maupun pemetaan kelompok berisiko.
"Meski demikian, Dinkes Kobar menegaskan akan terus memperkuat skrining, edukasi, dan kolaborasi dengan KPA agar upaya pencegahan serta pengendalian HIV tetap berjalan secara optimal dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas setiap pasien," pungkasnya.
