.webp)
Jagat media sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, dihebohkan dengan beredarnya video singkat berdurasi sekitar 10 detik yang viral. Diduga dua pelajar sedang berciuman di dalam ruang kelas.
Dalam video itu terlihat seorang pelajar laki-laki dan perempuan berada di sebuah ruang kelas dengan memperagakan tindakan yang dinilai tidak pantas dilakukan di lingkungan sekolah. Rekaman tersebut diduga diambil menggunakan telepon seluler oleh siswa lain sebelum akhirnya tersebar di media sosial.
Menanggapi beredarnya video itu, Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, M. Reza Prabowo, memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah terkait untuk menelusuri kebenaran video sekaligus mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami masih melakukan penyelidikan di sekolah tersebut. Kita tunggu hasilnya," ujar Reza Sabtu (20/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pembinaan terhadap peserta didik menjadi langkah utama yang akan ditempuh.
"Dinas Pendidikan juga berkomitmen menjaga lingkungan sekolah tetap aman, kondusif, serta menjadi tempat yang mendukung pembentukan karakter generasi muda," ujar Reza, Sabtu (20/6/2026).
Dugaan bahwa siswa tersebut berasal dari Kotim muncul karena seragam yang mereka kenakan mirip dengan seragam batik salah satu sekolah menengah atas (SMA) negeri di Kota Sampit.
"Kalau dilihat dari seragamnya memang mirip salah satu SMA negeri di Sampit. Tapi tentu harus dipastikan dulu kebenarannya," ujar Iwan, warga Sampit, Sabtu (20/6/2026).
Viralnya video tersebut memunculkan keprihatinan masyarakat. Banyak yang menilai kejadian itu menjadi peringatan bahwa pembinaan karakter dan pengawasan terhadap peserta didik harus terus diperkuat, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.
"Harus ada evaluasi dan pengawasan yang lebih baik. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang dan berdampak buruk bagi dunia pendidikan," tambah Iwan.
Hingga saat ini identitas maupun status pelajar yang terekam dalam video tersebut belum dipastikan secara resmi. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan tidak menyebarluaskan identitas ataupun dugaan yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait.
