Demo Dukung Program MBG, Mitra di Kalbar Keluhkan Kebijakan Baru BGN

Pontianak -

Massa menggelar aksi dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu (20/6/2026). Selain mendesak agar MBG tetap berjalan, massa juga mengeluhkan kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN).

Demonstran yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat tersebut berunjuk rasa di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak. Membawa beraneka poster dukungan, massa juga mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi MBG.

Koordinator aksi, Dayat, mengatakan MBG merupakan program strategis yang berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, program tersebut tidak boleh dihentikan meski saat ini tengah muncul dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penegakan hukum harus berjalan, tetapi jangan sampai dugaan korupsi dijadikan alasan menghentikan program yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama anak-anak," kata Dayat.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat menyampaikan enam tuntutan. Di antaranya menolak penghentian Program MBG, mendesak pelaku korupsi segera diadili, serta meminta pemerintah tetap melanjutkan program tersebut demi kepentingan masyarakat luas.

Massa juga mendorong pemerintah melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok MBG. Mereka menilai keterlibatan pelaku usaha daerah akan memperluas dampak ekonomi program sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, aliansi meminta pemerintah mempertahankan lapangan pekerjaan yang tercipta melalui dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menyerap tenaga kerja lokal.

"Kami mendukung penuh keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dan berharap program ini terus dilanjutkan serta diperkuat demi anak-anak Indonesia," kata Dayat.

Dayat kembali menegaskan bahwa dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG harus diproses secara hukum secara transparan. Namun, menurutnya, penindakan terhadap oknum tidak boleh mengorbankan keberlangsungan program yang dinilai penting untuk pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

Mitra MBG Keluhkan Kebijakan Baru

Di tengah aksi tersebut, sejumlah mitra penyedia layanan MBG turut menyampaikan keluhan terkait kebijakan terbaru yang dinilai memberatkan operasional mereka. Salah satunya disampaikan Erni, perwakilan Yayasan Hasyim Azhari yang mengelola dapur SPPG di Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya.

Ia meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan kepastian hukum serta kepastian kebijakan bagi para mitra yang telah berinvestasi dalam program MBG. Erni sendiri mengaku bergabung sebagai mitra sejak Desember 2024 dan terus berupaya memenuhi berbagai standar yang ditetapkan BGN.

"Kami ingin ada kepastian hukum. Kami dari awal diminta menjadi bagian dari pelayanan gizi untuk anak-anak Indonesia. Pengajuan kami sejak Desember 2024 dan sampai sekarang sudah berjalan lebih dari satu tahun. Kami berharap setiap perubahan kebijakan tidak dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan kepada para mitra," ujarnya.

Aksi dukungan Program MBG di Bundaran Tugu Digulis Untan Pontianak, Sabtu (20/6/2026). Foto: Ocsya Ade CP/detikKalimantan

Erni mengaku para mitra mulai khawatir setelah muncul sejumlah perubahan kebijakan pasca pergantian kepemimpinan di BGN. Menurutnya, setiap keputusan strategis seharusnya disosialisasikan lebih dahulu agar mitra dapat menyesuaikan perencanaan usaha dan operasional.

"Kami ingin tahu bagaimana keberlanjutan MBG ke depan. Apakah program sebesar ini bisa begitu mudah terguncang hanya karena pergantian pimpinan. Kami para mitra sudah mengeluarkan banyak biaya dan sampai sekarang sebagian besar bahkan belum balik modal," katanya.

Ia menambahkan, sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di dapur MBG berasal dari kelompok usia produktif yang sulit terserap di sektor formal, terutama masyarakat berusia 40 hingga 50 tahun ke atas.

Keluhkan Pemangkasan Sewa Dapur

Erni menyebut kebijakan yang paling dirasakan dampaknya saat ini adalah pemangkasan pembayaran sewa dapur SPPG yang disebut dilakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada para mitra.

Menurutnya, seluruh mitra diwajibkan menyediakan fasilitas dapur sesuai standar BGN, termasuk pengadaan berbagai peralatan penunjang dan renovasi bangunan.

"Kami diwajibkan menyediakan gedung dapur sesuai standar BGN. Kami juga harus membeli berbagai peralatan seperti chiller, fryer, perlengkapan dapur berbahan stainless steel hingga melakukan renovasi bangunan agar sesuai standar. Namun tiba-tiba ada pemangkasan pembayaran sewa tanpa koordinasi dengan mitra," ungkapnya.

Akibat kebijakan tersebut, sejumlah rencana perbaikan fasilitas dapur terpaksa tertunda karena keterbatasan anggaran.

"Dalam masa libur sekolah ini kami sudah menyusun perencanaan keuangan untuk perbaikan dapur, membeli material bangunan hingga membayar tukang yang sedang bekerja. Ternyata pembayaran sewa tidak ada. Akibatnya beberapa pekerjaan terpaksa dihentikan karena keterbatasan dana," katanya.

Meski demikian, Erni menegaskan para mitra tetap mendukung Program MBG karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, baik penerima manfaat maupun tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur SPPG.

"Kami tetap mendukung program ini. Kami hanya berharap ada komunikasi yang lebih baik dan kepastian bagi para mitra yang selama ini berusaha memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan pemerintah," tuturnya.