Mahasiswa Untan Desak BGN Kalbar Buka Nama Pejabat dan Parpol Pemilik SPPG

Kalimantan Barat

Mahasiswa Untan Desak BGN Kalbar Buka Nama Pejabat dan Parpol Pemilik SPPG

Ocsya Ade CP - detikKalimantan
Kamis, 18 Jun 2026 21:01 WIB
Aksi mahasiswa di Bundaran Digulis Untan Pontianak.
Aksi mahasiswa di Bundaran Digulis Pontianak. Foto: Ocsya Ade CP/detikKalimantan
Pontianak -

Mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalbar membuka data pihak-pihak yang memiliki atau terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan itu disampaikan Ketua BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untan, Fahri Andhika. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara tersebut.

"Yang punya data ini kan BGN Kalbar. Selama ini BGN Kalbar tidak berani membuka siapa yang punya SPPG. Melalui suara mahasiswa, kami mendesak agar data itu dibuka ke publik," kata Fahri, Kamis (18/6/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahasiswa juga meminta BGN Kalbar tidak hanya membuka data kepemilikan SPPG, tetapi turut melakukan evaluasi apabila ditemukan indikasi konflik kepentingan maupun pelanggaran aturan.

"Kami mendesak Kepala BGN Kalbar untuk membuka data siapa saja yang memiliki SPPG, termasuk jika ada pejabat daerah, anggota dewan, atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan program tersebut. Selain dibuka ke publik, jika ditemukan pelanggaran maka harus ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Fahri menegaskan mahasiswa tidak menolak program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat. Namun, mahasiswa akan terus mengkritisi apabila dalam pelaksanaannya muncul dugaan praktik yang menguntungkan kelompok tertentu. Mahasiswa juga akan terus mengawal isu tersebut dan kembali menggelar aksi apabila tuntutan keterbukaan data tidak direspons.

"Selama ketidakadilan masih dirasakan dan masih ada dugaan pelanggaran hukum, maka kritik dan perlawanan akan terus kami lakukan. Jika diperlukan, mahasiswa akan kembali turun dengan jumlah yang lebih besar," pungkasnya.



(des/des)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads