Aksi Kartu Kuning Mahasiswa Kalsel hingga Rapor Merah Pemerintah

Banjarmasin -

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, pada Senin (15/6/2026). Aksi diikuti sekitar 300 massa dari berbagai kampus seperti ULM, UMB, Uniska, UIN Antasari, STIMI, Poliban, dan STIT Darul Hijrah.

Dalam unjuk rasa tersebut, Koordinator Lapangan DEMA UIN Antasari Munawir menyampaikan empat poin tuntutan utama. "Menuntut pemerintah untuk segera menghentikan realisasi program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih," kata Munawir.

Selain itu, massa juga menuntut pembatalan kenaikan BBM non-subsidi, menolak revisi Undang-undang Polri, serta poin terakhir, "Keempat, mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan kesejahteraan pendidikan khususnya di wilayah terpencil," tegasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kartu Kuning dan Rapor Merah

Sebagai bentuk protes nyata, mahasiswa secara simbolis mengangkat 'kartu kuning' yang ditujukan kepada Pemprov dan DPRD Kalsel karena dianggap abai dalam menyuarakan jeritan masyarakat.

Mahasiswa ULM turut membentangkan rapor merah bagi masa kepemimpinan Gubernur dan Wagub Kalsel Muhidin-Hasnuryadi periode 2025-2026. Kepemimpinan tersebut dicap "Tidak Lulus" dan "Gagal Total" dengan nilai anjlok di berbagai sektor, termasuk isu deforestasi dan pengawasan tambang yang mendapat skor -100.

BEM ULM bentangkan rapor kepemimpinan di Kalsel. Foto: Khairun Nisa/detikKalimantan

Soal Kemiskinan hingga Lingkungan

Sejumlah orator dari berbagai kampus juga maju menyuarakan realita pedih di Kalsel. Uswatun Hasanah, anggota BEM Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban), menantang wakil rakyat untuk turun ke lapangan melihat langsung nasib warganya.

"Coba bapak main-main ke daerah Bumi Mas, di sana banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak bisa membeli peralatan sekolah. Memang ada KIP, tapi tidak merata," ujarnya.

Di bidang lingkungan, Kepala Departemen Sosial Politik ULM, Alvons Tafaeri Fosinema Z, mengungkapkan kekecewaannya atas maraknya tambang ilegal. "Jangan sampai Kalimantan ini bernasib seperti Sumatera!," tegas Alvons.

Ketegangan hingga Janji Audiensi

Aksi demonstrasi ini sempat memanas akibat teguran dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Gusti Iskandar, yang memperingatkan mahasiswa agar lebih sopan saat berorasi. "Jangan tunjuk-tunjuk dek! Yang sopan!," tegas Gusti Iskandar.

Situasi berhasil diredam oleh Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, yang maju menyetujui seluruh poin aspirasi. "Adik-adik, saya sepakat dengan adik-adik. Di poin satu, saya sepakat, begitu pun poin dua, tiga dan empat, saya sepakat semuanya," katanya.

Supian memaparkan bahwa tuntutan yang disuarakan berada di ranah pemerintah pusat. Namun dia berjanji untuk mengundang anggota DPR RI dari Dapil Kalsel.

"Karena ini bukan masalah Perda, Perkum. Tapi masalah undang-undang, seperti MBG, kenaikan BBM, dan juga UU kepolisian, dan pendidikan," ucapnya.

"Meski tidak semuanya (hadir) tapi undangan tetap kita kirim ke sebelas anggotanya," pungkas Supian HK.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menghadapi massa demonstran. Foto: Khairun Nisa/detikKalimantan

Komitmen yang sama ditunjukkan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel dari Fraksi NasDem, Jahrian untuk mendatangkan dua rekannya, Machfud Arifin dan Rifqinizamy Karsayuda.

"Saya akan ke Jakarta untuk memastikan mereka berdua (dari Fraksi Nasdem) untuk bisa datang," janjinya.

Usai mendapat jaminan akan difasilitasi untuk berdialog langsung dengan anggota DPR RI, massa demonstran pun berangsur-angsur membubarkan diri.