.webp)
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan meminta masyarakat tidak membanding-bandingkan kondisi pembangunan Kalbar dengan Provinsi Jawa Barat (Jabar). Ia menegaskan perbedaan luas wilayah dan kemampuan anggaran membuat perbandingan tersebut tidak relevan.
Hal itu disampaikan Krisantus saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupeten Sintang Tahun 2027 yang dibuka langsung oleh Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala di Aula Pendopo Bupati Sintang, Kamis (9/4/2026).
Ia menyinggung maraknya konten di media sosial yang membandingkan kondisi jalan di Kalbar dengan Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemudian dibanding-bandingkan. Kalau bahasa Jawa, ojo dibanding-bandingke. Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Jawa Barat," tegasnya.
Menurutnya, perbedaan mendasar terletak pada kekuatan fiskal dan luas wilayah. Jawa Barat memiliki luas sekitar 43 ribu kilometer persegi dengan APBD mencapai Rp 31 triliun. Sementara Kalimantan Barat memiliki wilayah sekitar 171 ribu kilometer persegi atau 1,11 kali pulau Jawa, namun hanya ditopang APBD sekitar Rp 6 triliun.
"Semakin luas wilayah, semakin berat biaya pembangunan. Kabel listrik saja di Kalbar lebih panjang, jalan juga lebih panjang. Jadi tidak bisa dibandingkan," jelasnya.
Krisantus juga menyinggung dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang turut mempengaruhi kemampuan fiskal daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia mencontohkan, adanya pemotongan anggaran di daerah yang berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan di Kabupaten Sintang.
"Salah satu penyebabnya tentu karena efisiensi dan keterbatasan anggaran yang terjadi di seluruh kabupaten/kota maupun provinsi di Kalimantan Barat," ujarnya.
Karena itu, ia mendorong adanya kreativitas, inovasi, serta kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatasi keterbatasan tersebut.
Selain itu, Krisantus juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial.
"Jangan mudah terpancing terhadap berita-berita yang belum jelas sumbernya. Di era digital ini, informasi sangat gampang masuk ke kita," katanya.
Ia memastikan pemerintah provinsi tidak tinggal diam dalam menangani persoalan infrastruktur. Menurutnya, keberhasilan pembangunan di kabupaten/kota juga menjadi cerminan kinerja pemerintah provinsi.
"Ketidakberhasilan kabupaten/kota juga merupakan ketidakberhasilan pemerintah provinsi dalam memimpin Kalimantan Barat," tegasnya.
Krisantus juga menyinggung kondisi infrastruktur di Kabupaten Sintang yang dinilai masih menjadi tantangan besar. Namun, ia memastikan ada langkah konkret yang terus dilakukan, termasuk dukungan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
"Pemerintah provinsi tidak akan tinggal diam. Apalagi saya orang Sintang. Tidak mungkin saya lupa. Itu menyangkut harga diri," pungkasnya.
(bai/bai)
