Camat Krayan Suarakan Harapan Agar PLBN Long Midang Segera Dibangun

Camat Krayan Suarakan Harapan Agar PLBN Long Midang Segera Dibangun

Oktavian Balang - detikKalimantan
Senin, 06 Apr 2026 15:31 WIB
Lahan PLBN Long Midang yang menjadi kubangan sapi.
Lahan PLBN Long Midang yang menjadi kubangan sapi. Foto: (Oktavian Balang/detikkalimantan)
Malinau -

Rencana pengalihan trase (rute) jalan Malinau-Krayan di Kalimantan Utara (Kaltara) akibat proyek PLTA Mentarang membuat warga makin resah. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang yang dinanti-nanti, kini entah kapan bakal terwujud.

Camat Krayan, Roni Firdaus mengungkapkan keresahannya, sebab pengalihan jalan itu bisa membuat rencana pembangunan PLBN Long Midang mangkrak. Jalan yang semula dijanjikan fungsional pada 2024 kini berlanjut ke 2026, ditambah adanya alih trase, kapan pembangunan selesai menjadi tak tentu.

"Sekarang dengan pengalihan jalur itu sudah pasti masa penyelesaiannya akan tertunda lagi entah sampai kapan," kata Roni kepada detikKalimantan, Senin (6/4/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, pembangunan PLBN Long Midang akan semakin tak tentu kapan selesainya jika harus menunggu jalan Malinau-Krayan fungsional demi mempermudah masuknya material dan mematuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Roni menyuarakan pentingnya PLBN tersebut sebab tingginya aktivitas di jalur tradisional antarnegara Long Midang-Ba' Kelalan. Menurutnya, jalur tersebut merupakan salah satu perlintasan tersibuk di perbatasan Kalimantan Utara, dengan mobilitas mencapai 10-15 kendaraan per hari dengan barang muatan 1-2 ton barang.

"Tanpa adanya gedung PLBN dan fasilitas Customs, Immigration, Quarantine (CIQ) yang memadai, pengawasan pemerintah menjadi sangat lemah," tuturnya.

Saat ini, pemeriksaan orang dan barang hanya mengandalkan tenaga manual yang diakui Roni sangat terbatas akurasinya. Ia juga melihat kondisi di wilayahnya berbanding terbalik dengan negara tetangga.

Di Ba'kelalan, Malaysia, fasilitas CIQ sudah terbangun megah dan beroperasi secara penuh. Ia berharap ada kebijakan khusus, yakni pengecualian aturan TKDN untuk proyek PLBN di wilayah terisolir seperti Krayan Raya.

"Saya bandingkan kondisi ini dengan CIQS (Customs, Immigration, Quarantine and Security) milik Malaysia di Ba Kelalan yang sudah cepat selesai karena Sarawak serius melihat jalur tersebut sebagai pintu keluar-masuk utama," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, akses jalan penghubung Malinau menuju Krayan bakal dialihkan rutenya. Hal ini disebabkan adanya potensi genangan di sejumlah titik jalan akibat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) PLTA Mentarang.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara, Dani Wiranto, pada Kamis (2/4/2026) lalu menjelaskan bahwa keputusan alih trase ini muncul setelah adanya pembahasan bersama pihak PT Kayan Hydropower Nusantara (PT KHN).

Sulitnya akses logistik ini sebelumnya juga disoroti oleh Plt Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Nunukan, Yance Tambaru. Pada pertengahan Februari lalu, Yance menyebut alasan krusial fisik bangunan PLBN Long Midang tak kunjung berdiri bukan karena sengketa lahan, melainkan material yang terkunci akibat belum tembusnya jalan Malinau-Long Bawan.




(aau/aau)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads