.webp)
Tim Pengawas Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat melakukan pengarahan dan evaluasi terhadap mitra serta yayasan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah terancam ditutup.
Kepala Program MBG Region Kalbar, Agus Kurniawi, mengatakan tim pemantauan dan pengawasan dari pusat dipimpin langsung oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III pada BGN, Brigjen TNI Rudi Setiawan.
"Tim pemantauan dan pengawasan datang langsung. Pak Brigjen Rudi Setiawan sendiri yang memberikan pengarahan dan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar," ujar Agus kepada detikKalimantan, Minggu (5/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah SPPG disebut masih mengalami berbagai persoalan. Mulai dari instalasi pengolahan air limbah (IPAL), standar laik higienis sanitasi (SLHS), hingga infrastruktur bangunan.
Agus mengungkapkan saat ini pihaknya tinggal menunggu surat resmi terkait pemberhentian sementara terhadap SPPG yang dinilai belum memenuhi ketentuan.
"Tinggal menunggu surat pemberhentiannya. Banyak SPPG yang masih bermasalah di IPAL, SLHS, dan infrastruktur," katanya.
Menurutnya, langkah tegas perlu diambil agar pelaksanaan program MBG ke depan benar-benar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. Ia bahkan mengusulkan agar seluruh SPPG yang bermasalah dihentikan sementara untuk dilakukan pembenahan menyeluruh.
"Kalau saya, lebih baik satu bulan off dulu semuanya untuk renovasi secara keseluruhan. Setelah itu baru mulai lagi dengan wajah baru dan semuanya sudah sesuai SOP," tegasnya.
Evaluasi ini, kata Agus, menjadi bagian dari upaya BGN dalam memastikan program MBG berjalan optimal serta menjamin kualitas layanan pemenuhan gizi kepada masyarakat, khususnya di Kalbar.
Sebelumnya diberitakan, total ada 84 dapur SPPG yang ditutup. Sebanyak 10 SPPG dihentikan operasionalnya karena persoalan fasilitas dan infrastruktur bangunan yang belum memenuhi standar teknis. Sementara itu, mayoritas lainnya yakni 74 SPPG ditutup karena belum memiliki IPAL dan SLHS.
