.webp)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) kembali jadi perbincangan di media sosial. Kali ini giliran standar gizi dan variasi menu yang disorot oleh para orang tua murid.
Seperti diketahui, keluhan terbaru datang dari SMPN 14 Pasir Putih. Salah satu wali murid, Tafakur Imam (bukan nama sebenarnya), meluapkan kekecewaannya di media sosial terkait menu yang diterima anaknya saat momen Ramadan.
"Menu MBG hari ini di SMP 14 Pasir Putih terdiri dari roti keju dan roti abon, kacang goreng, telur rebus, es kuwut," tulis Tafakur melalui pesan singkat di media sosial, Senin (2/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi kabar tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino meminta para orang tua siswa untuk mengikuti alur pelaporan resmi. Simon menjelaskan, jalur yang benar adalah melapor langsung ke pihak sekolah.
Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) sebenarnya sudah memiliki prosedur, namun memang belum terpublikasi secara luas.
"Selama ini informasi tentang MBG yang sampai ke orang tua lewat media sosial. Keluhan-keluhan itu lewat media sosial. Nah, pertemuan ini kita bahas bagaimana orang tua bila melaporkan ada prosedur," ujar Simon kepada awak media usai audiensi dengan mitra penyedia, Selasa (3/3/2026).
"Orang tua harus bicara langsung ke sekolah melalui PIC (Person in Charge). Nanti PIC menyampaikan ke SPVG (Satuan Pelayanan Vital Gizi). Jika ada keluhan soal bungkusan, makanan kurang baik, atau harga, sampaikan langsung ke dapur," sambungnya.
Terkait keterbatasan variasi menu dan penggunaan plastik kiloan yang sempat dipermasalahkan, Simon telah meminta penjelasan pihak penyedia (mitra). Info yang ia dapatkan, diketahui hal itu terjadi karena kendala logistik di Tarakan. Kemasan mika atau vakum disebut sulit didapatkan di pasar lokal.
"Keterbatasan itu tidak berpengaruh dengan kualitas makanan, itu yang perlu dicatat. Hanya variasi saja yang kurang. Kami minta DPRD memfasilitasi koordinasi dengan Disperindagkop untuk solusi kekurangan bahan dan fasilitas seperti bungkusan mika yang tidak ada di Tarakan," tambah Simon menjelaskan pembelaan pihak mitra.
Selain masalah menu, DPRD juga menyoroti masih banyaknya siswa yang belum menerima manfaat program MBG. Tercatat ada 28 sekolah terdiri dari 20 SD dan 8 SMP yang hingga kini belum terlayani. Beberapa kendala yang muncul mulai dari dapur yang belum beroperasi hingga masalah perizinan bangunan yang baru keluar Januari 2026.
"Ada yang saya deadline besok, ada yang dua minggu lagi, ada yang sebelum Lebaran, dan ada yang 4 bulan tergantung kasusnya. Tapi saya minta secepatnya anak-anak kita yang belum mendapatkan MBG segera mendapatkan," pungkas Simon.
(aau/aau)
