.webp)
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar) dihentikan sementara operasionalnya. Penghentian ini menyusul viralnya menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Kepala Program MBG Region Kalbar, Agus Kurniawi mengatakan, penghentian sementara itu tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Kepala SPPG Kayong Utara Teluk Batang.
"Kebijakan tersebut diambil berdasarkan laporan dugaan Kejadian Menonjol (KM) tertanggal 26 Februari 2026 serta hasil investigasi singkat di lapangan dan laporan Koordinator Regional Kalbar," kata Agus kepada detikKalimantan, Jumat (27/2/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam surat tersebut disebutkan terdapat dugaan menu tidak memenuhi standar gizi serta pemberitaan viral terkait penolakan MBG. "Pertimbangan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) kemudian memutuskan operasional SPPG ini dihentikan sementara sambil menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Agus.
Surat itu juga menyebutkan untuk sementara SPPG Teluk Batang dihentikan operasionalnya sampai dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025, tentang Percepatan Pengelolaan Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Surat itu ditandatangani atas nama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan.
Sebelumnya diberitakan, dapur SPPG di wilayah tersebut menuai sorotan lantaran paket MBG yang diterima siswa dinilai sangat minimalis. Keluhan disampaikan Wiwin, orang tua siswa dari Dapur SPPG Teluk Batang.
Berdasarkan paket yang diterima selama tiga hari, menunya terdiri dari satu roti, satu kotak susu full cream 200 ml, satu bungkus kacang polong, tiga butir kurma, dan dua butir telur rebus.
"Kami ingin tahu sebenarnya anggaran per anak itu berapa. Kalau isinya seperti ini, rasanya jauh dari yang dibayangkan masyarakat," kesal Wiwin.
Ia menilai pengelolaan program perlu lebih transparan. Terutama terkait alokasi anggaran dan standar gizi yang dijanjikan pemerintah.
(sun/bai)
