Prihatin Nasib Halimah, Wawali Tarakan: Guru Harus Dihargai, Bukan Intimidasi

Prihatin Nasib Halimah, Wawali Tarakan: Guru Harus Dihargai, Bukan Intimidasi

Oktavian Balang - detikKalimantan
Senin, 09 Feb 2026 09:40 WIB
Wawali Tarakan (dua kiri) saat mengunjungi Guru Halimah di RSUD dr. H. Jusuf SK, Tarakan
Wawali Tarakan (dua dari kiri) saat mengunjungi Guru Halimah di RSUD dr. H. Jusuf SK, Tarakan/Foto: Istimewa
Tarakan -

Wakil Wali Kota (Wawali) Tarakan, Ibnu Saud, menjenguk Halimah. Ia merupakan guru agama SDN 001 Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, yang kini terbaring sakit di RSUD dr. H. Jusuf SK, Tarakan.

Halimah diduga mengalami intimidasi dan diskriminasi oleh oknum kepala sekolah tempatnya mengajar hingga harus mendapat perawatan medis. Dalam kunjungannya, Ibnu menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menyayangkan seorang tenaga pendidik mendapatkan tekanan psikologis di lingkungan kerjanya.

"Ini sangat kami sayangkan. Seorang guru seharusnya merasa aman dan dihargai, bukan justru mengalami perlakuan yang diduga mengarah pada intimidasi dan diskriminasi," ujar Ibnu di sela kunjungannya. Senin (9/2/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ibnu menegaskan perlunya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan berkeadilan. Ia berharap kasus yang menimpa Halimah menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa depan.

"Semoga ke depan tidak ada lagi Halimah-Halimah lainnya yang mengalami hal seperti ini," tegasnya.

Anak kandung Halimah, Taqim, mengapresiasi dukungan moral yang terus mengalir, baik dari Pemerintah Kabupaten Nunukan, Wakil Wali Kota Tarakan, hingga rekan-rekan media. Menurutnya, dukungan ini menjadi penguat bagi ibunya yang kondisinya belum pulih total.

"Alhamdulillah saya pantau respons Pemerintah Nunukan bergerak, KKG (Kelompok Kerja Guru) juga luar biasa. Ibu memang belum bisa merespons seperti biasa, tapi saat saya sampaikan pelan-pelan ada yang peduli, beliau bersyukur," ungkap Taqim.

Taqim berharap kasus ini menjadi evaluasi besar bagi dunia pendidikan. Ia menekankan bahwa kebijakan di sekolah tidak boleh diambil secara otoriter maupun sepihak.

"Manusia pasti ada titik kesalahan, tapi harus melalui evaluasi dan proses. Tidak serta-merta kebijakan diambil otoriter, apalagi diskriminatif. Kami bersyukur kasus ini jadi perhatian demi kenyamanan dunia kerja dan pendidikan," tambahnya.

Terkait proses hukum, Taqim menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Ia menyebut mendapat informasi bahwa terlapor (kepala sekolah) sudah dipanggil kepolisian, meski secara pribadi ia belum dihubungi langsung oleh Dinas Pendidikan setempat.

"Posisi saya fokus menjaga Ibu di perawatan. Kalau dari Dinas Pendidikan menghubungi langsung ke saya belum ada, tapi saya perhatikan di Medsos sudah ada kebijakan yang mau dilakukan," pungkasnya.



(sun/des)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads