.webp)
Massa lembaga dan organisasi mahasiswa (ormawa) se-Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa. Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Aliansi Geram) Kaltim itu, melayangkan protes wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Aksi digelar di depan Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci, Samarinda pada Kamis (22/1/2026) sore. Massa perwakilan berbagai lembaga kampus di Kaltim, menyampaikan orasi ilmiah yang menyoroti dampak dari Pilkada tidak langsung.
Humas Aksi Aliansi Geram, Hersya Putra mengungkit pengalaman saat Pilkada dilakukan melalui DPRD yang menurutnya banyak menimbulan persoalan, terutama praktik politik uang yang sulit diawasi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Melihat sejarah saat Pilkada dilakukan oleh DPRD, praktik money politic sangat sulit dilacak masyarakat. Bahkan dengan sistem pemilihan langsung seperti sekarang saja, politik uang masih terjadi," ucap Hersya kepada awak media, Kamis (22/1/2026).
Hersya menambahkan, risiko penyimpangan akan semakin besar apabila proses pemilihan dilakukan secara tertutup di lingkungan internal DPRD.
"Jadi potensi mudaratnya jauh lebih besar dan ini jelas mengancam demokrasi," tambah dia.
Aliansi Geram dalam tuntutannya mendesak DPRD Kaltim untuk menunjukkan sikap politik yang jelas dengan menandatangani pakta integritas. Pakta tersebut berisi komitmen menolak wacana Pilkada melalui DPRD serta membawa aspirasi penolakan itu ke tingkat nasional.
"Pertama, menerima dan menyetujui tuntutan kami, termasuk menolak wacana Pilkada oleh DPRD. Kedua, membawa sikap ini ke tingkat pusat, baik ke DPR RI maupun ke pengurus partai di level nasional," katanya.
Dalam aksi itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Yenni Eviliana hadir bersama sejumlah anggota DPRD lainnya turun langsung menemui massa aksi.
Ekti Imanuel menyampaikan DPRD Kaltim membuka ruang dialog atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia juga menegaskan wacana Pilkada melalui DPRD masih sebatas pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi.
"Saya mewakili anggota DPRD. Harapan saya, pada kesempatan ini apa yang ingin disampaikan silakan disampaikan," tuturnya.
Meski demikian, DPRD Kaltim menyatakan menyambut baik aspirasi serta tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
(aau/aau)
