.webp)
Krisis angkutan udara yang terjadi di Kalimantan Utara, khususnya menuju perbatasan RI-Malaysia di Krayan, kembali terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Akademisi mendorong agar pejabat publik segera memberikan solusi konkret.
Akademisi STIE Bulungan Tarakan Dr Marso S.E., M.Si. mengatakan krisis angkutan udara telah menjadi fenomena menahun. Namun ia menilai belum ada kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi masalah berulang ini.
"Kalau memang ada kemauan politik, harusnya dicari jalan keluar," ujarnya kepada detikKalimantan, Kamis (18/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai akademisi, Marso menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Ia mendesak agar seluruh stakeholder mulai dari Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah bersama DPRD), lembaga adat, ormas, LSM hingga akademisi untuk merumuskan solusi yang harus diperjuangkan bersama.
"Jangan kerjanya parsial, itu harus simultan. Penyelenggara Pemerintah daerah, yang dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif, harus jalan bareng dengan melibatkan stakeholders lainnya. Kalau kita menyuarakan masalah ini bersama tokoh adat dan masyarakat ke pusat, saya yakin, pemerintah pusat akan memberi solusi yang tepat dan berkelanjutan," paparnya.
Menurut Marso, minimnya data seharusnya tidak menjadi alasan yang membuat komunikasi dengan pemerintah pusat terkendala. Sebab, menurutnya sudah banyak foto dan video yang memperlihatkan masyarakat Krayan harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan tiket pesawat, bahkan sampai melakukan undian KTP.
"Kalau dibilang tidak ada data, itu keliru besar. Data bukan hanya surat atau angka atau tampilan grafik yang ditata apik. Gambar dan video masyarakat yang mengundi KTP untuk pulang itu adalah data pendukung yang kuat. Itu memperkuat bargaining position pemerintah daerah ke pusat," jelasnya.
Marso mengingatkan pejabat publik agar tidak sekadar memberikan pernyataan menghibur yang hanya akan membingungkan warga. Melainkan harus ada realisasi dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan.
"Pejabat itu bukan penghibur. Apa yang dikatakan harus bisa dipegang. Jangan menghibur, setelah itu hilang, kasihan masyarakat," lanjutnya.
(des/des)
