Petani Sayur Tarakan Ngeluh Tak Dilibatkan MBG, DKPP Merespons

Tarakan -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang mampu mendongkrak kesejahteraan petani lokal di Tarakan, Kalimantan Utara. Namun, petani yang terlibat di lapangan menilai realisasinya belum sesuai harapan.

Petani sayur di kawasan Gunung Amal, Kelurahan Kampung Enam, Tarakan Timur, menilai program tersebut belum memberikan dampak bagi mereka dalam rantai pasok. Dollah (49), salah satu petani setempat, menyebut sempat ada isu pelibatan petani untuk kesejahteraan, tetapi hingga kini realisasinya nihil.

"Kemarin ada isu bahwa MBG ini melibatkan petani guna mensejahterakan. Tapi dari pihak yang mengajukan program itu tidak terjun ke lapangan. Mereka kayak ngomong saja, tapi tidak ada aksi," ujar Dollah kepada detikKalimantan, Kamis (11/12/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dollah menyayangkan minimnya tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Alih-alih petani lokal yang diberdayakan, ia mengatakan justru pihak luar atau perantara yang bergerak mengambil keuntungan.

"Contohnya bayam. Di pasar bisa kita jual Rp 8.000, tapi mereka minta Rp 7.000. Kita coba bertahan karena kondisi sayur mahal, tapi akhirnya mereka tetap beli. Tapi itu pun baru sekali saja terjadi," ungkapnya.

Selain tekanan harga, mekanisme pengambilan sayur dinilai tebang pilih karena hanya menghubungi petani tertentu.

"Seharusnya kalau mau pemerataan, ya bergilir. Hari ini sayurnya si A, besok si B. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial," tegas Dollah.

Penjelasan DKPP

Merespons keluhan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Tarakan Eddy Suriansyah meluruskan persepsi mengenai pertemuan yang digelar pada Maret 2025 lalu. Eddy menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan bulan Maret tersebut sejatinya adalah kegiatan pembinaan dan peningkatan kelas Kelompok Tani (Poktan). Dalam momen itu, dilakukan juga sosialisasikan informasi mengenai pelaksanaan program MBG yang membutuhkan pasokan sayur-mayur.

"Peran DKPP adalah memfasilitasi Kelompok Tani dengan pelaksana program MBG. Kami menyediakan daftar nama Poktan, alamat, dan nomor HP yang dapat diakses oleh setiap pelaksana," jelas Eddy saat dikonfirmasi, Sabtu (13/12/2025).

Terkait keluhan petani yang merasa tidak dibeli barangnya atau masalah negosiasi harga, Eddy menegaskan batasan wewenang dinas. Menurutnya, proses memperoleh bahan pangan sesuai varian menu yang akan disajikan adalah ranah pelaksana program.

"Untuk memperoleh bahan pangan sesuai menu varian yang akan disajikan oleh pelaksana MBG, itu di luar kewenangan dinas. Itu murni ranah bisnis dan kesepakatan antara penyedia dengan petani," terangnya.

Eddy menegaskan bahwa DKPP mendukung penuh pelaksanaan program MBG dengan standar penyediaan pangan yang bergizi, aman, dan sehat. Kualitas tidak boleh dikorbankan demi harga murah.