Kisah Hidup Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Gubernur Pertama Kaltim

Aji Pangeran Tumenggong Pranoto. Foto: Buku Kalimantan Timur: Apa, Siapa dan Bagaimana

Samarinda -

Ada salah satu tokoh penting bagi Kalimantan Timur di masa awal kemerdekaan. Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau lebih dikenal sebagai APT Pranoto adalah salah satu tokoh yang berperan besar dalam dinamika transisi pemerintah Indonesia di awal masa kemerdekaan.

Namanya kini diabadikan sebagai bandara internasional di Samarinda sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan dedikasinya bagi Kalimantan Timur. Meski begitu, belum banyak yang kenal dengan sosok dan perjuangannya.

Melalui artikel ini, yuk, kita mengenal APT Pranoto, mulai dari kelahirannya, masa sekolah, hingga diangkat menjadi gubernur pertama Kalimantan Timur.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Awal Kehidupan dan Latar Belakang Keluarga

Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau yang pada masa kecilnya bernama Aji Addin, lahir pada 14 September 1906 di Tenggarong, pusat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Ia terlahir dari lingkungan bangsawan keraton di mana ayahnya adalah Aji Muhammad Alimuddin, sultan Kutai Kartanegara perioda 1900-1910.

Sejak lahir, Aji Addin berada dalam lingkungan sosial yang sangat ketat dengan pemerintahan tradisional, adat, serta pendidikan elite Kutai pada masa Hindia Belanda. Lingkungan keluarga besarnya dikenal sangat menekankan kedisiplinan, sopan santun, serta kemampuan literasi karena banyak anggota keluarga yang berperan sebagai pejabat di bawah pemerintahan kolonial.

Sejak kecil, Aji Addin hidup di Tenggarong dalam suasana budaya keraton yang kental, tempatnya diperkenalkan dengan adat istiadat Kutai, sejarah kerajaan, dan nilai-nilai kepemimpinan.

Walaupun hidup sebagai bangsawan, kehidupannya tidak bergelimang kemewahan, lelaki itu dididik untuk mandiri, dekat dengan masyarakat, serta memahami administrasi pemerintahan. Pendidikan awalnya dimulai di sekolah dasar pribumi (sekelas HIS) yang ada di Tenggarong dengan pendidikan terbaik yang hanya dapat diakses anak-anak bangsawan Kutai pada awal abad ke-20.

Melihat kecerdasannya, keluarga mengirimnya menempuh pendidikan lanjutan di OSVIA (Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren) di Makassar. Sekolah ini emilik pemerintah kolonial yang bertujuan untuk melatih calon pegawai negeri pribumi.

OSVIA adalah lembaga yang hanya menerima calon siswa berprestasi dan berlatar belakang keluarga terhormat, sehingga pendidikan di sana menambah kemampuan Aji Addin dalam berbahasa Belanda, administrasi, hukum, serta tata pemerintahan.

Setelah lulus OSVIA, Aji Addin kembali ke Tenggarong dan langsung bekerja sebagai juru tulis pemerintahan di lingkungan administratif Kutai Kertanegara. Karier awal yang dimulai dari posisi paling bawah ini menjadi fondasi penting yang membuatnya memahami kerja pemerintahan sebelum akhirnya menduduki jabatan-jabatan lebih tinggi.

APT Pranoto menikah dengan Aji Maisarah yang kemudian diberi gelar Aji Raden Puspo Kusumo. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 18 orang anak yang kemudian banyak di antaranya terlibat dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan pemerintahan di Kalimantan Timur.

Kedekatannya dengan masyarakat, pemahamannya terhadap adat Kutai, serta pendidikan modern ala OSVIA membut Aji Addin tumbuh sebagai sosok yang unik karena merupakan bangsawan, birokrat muda berpendidikan, sekaligus tokoh yang menguasai tata kelola tradisional dan pemerintahan kolonial.

Latar belakang inilah yang kelak menjadikan APT Pranoto sebagai salah satu tokoh penting Kalimantan Timur pada masa transisi pemerintahan Indonesia, hingga akhirnya dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan besar dalam struktur pemerintahan daerah dan sejarah pembangunan Kaltim.

Dari Pegawai Kutai hingga Residen

Setelah menyelesaikan pendidikan di OSVIA Makassar, APT Pranoto kembali ke Tenggarong dan memulai langkah pertama dalam birokrasi sebagai juru tulis di lingkungan pemerintahan Kerajaan Kutai.

Pada masa itu, lulusan OSVIA dipersiapkan untuk menduduki posisi administrasi, sehingga penempatannya di struktur kesultanan menjadi langkah awal yang lazim bagi keturunan bangsawan yang terdidik. Tugas-tugasnya mencakup urusan pencatatan, administrasi, serta membantu pengelolaan keuangan dan pemerintahan lokal.

Berkat kemampuan organisasinya, ketekunannya dalam bekerja, serta latar belakang keluarga kerajaan, kariernya naik dengan cepat. APT Pranoto kemudian dipercaya menjadi Asisten Wedana, lalu meningkat menjadi Camat di wilayah Kesultanan Kutai.

Pada masa transisi menuju kemerdekaan dan setelah kekuasaan Belanda melemah, posisi APT Pranoto dalam pemerintahan Kutai justru semakin kuat. Dia diangkat menjadi Patih Kutai, jabatan setingkat kepala administrasi pemerintahan sipil yang sangat penting dalam sistem kerajaan.

Sebagai Patih, ia bertanggung jawab membantu Sultan Kutai dalam urusan pemerintahan, perencanaan wilayah, penyusunan anggaran, dan hubungan diplomatik dengan pemerintah pusat.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, struktur pemerintahan kerajaan berangsur disesuaikan dengan sistem nasional. Kemampuan leadership APT Pranoto membuatnya dipercaya pemerintah RI sebagai salah satu tokoh Kutai yang mampu menjembatani perubahan tersebut.

Ia kemudian diangkat sebagai Residen Kutai oleh Milono sebagai Gubernur Kalimantan saat itu, jabatan yang pada masa itu setara dengan kepala wilayah administratif besar dan menjadi representasi pemerintah pusat di daerah. Pengangkatannya sebagai residen menunjukkan kepercayaan tinggi terhadap integritas, pengalaman birokrasi, serta kemampuan diplomatiknya.

Sebagai Residen Kutai, APT Pranoto berperan penting dalam masa awal integrasi wilayah Kalimantan Timur ke dalam struktur pemerintahan modern Indonesia. Ia terlibat dalam konsolidasi administratif, penataan pemerintahan daerah, penegakan hukum, serta pembentukan dasar-dasar manajemen publik yang kelak menjadi rujukan penting ketika Kalimantan Timur berproses menjadi provinsi yang mandiri.

Perjalanan karier APT Pranoto sebagai birokrat terus berlanjut sampai akhirnya ia dipercaya menjadi Gubernur Kalimantan Timur pertama setelah provinsi itu berdiri pada tahun 1956.

Gubernur Pertama Kalimantan Timur (1957-1961)

Ketika Provinsi Kalimantan Timur resmi berdiri pada 1 Januari 1957, pemerintah pusat menunjuk APT Pranoto sebagai gubernur pertama. Penunjukan ini didasarkan pada pengalamannya sebagai residen, pengetahuannya yang luas, dan statusnya sebagai tokoh berpengaruh dalam masyarakat Kutai.

Sebagai gubernur pertama, Pranoto memimpin fase paling krusial untuk membangun struktur pemerintahan provinsi dari nol. Tantangan yang ia hadapi mencakup:

Pembentukan perangkat administratif
Penataan wilayah
Integrasi sistem pemerintahan
Membangun hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah

Di masa ini, banyak regulasi baru disusun dan sejumlah pejabat penting ditetapkan untuk menstabilkan roda pemerintahan. Walaupun tidak lama menjabat, kontribusi A.P.T. Pranoto dalam menyusun struktur administrasi Kalimantan Timur dianggap sangat penting karena memastikan provinsi yang baru berdiri itu mampu berjalan dengan arah yang jelas.

Masa kepemimpinannya berlangsung selama dua periode, yaitu 1957-1959 dan 1959-1961.

Kontroversi dan Masa Sulit

Perjalanan kehidupan A.P.T. Pranoto tidak lepas dari masa-masa sulit, terutama karena hidup pada era penuh gejolak. Ia mengalami langsung kondisi Ketapang, Kutai, dan daerah-daerah lain yang saat itu masih minim fasilitas pendidikan dan pelayanan publik.

Sebagai birokrat yang bekerja pada masa pergantian sistem pemerintahan, dari struktur kerajaan lokal, ke pemerintah daerah kolonial, lalu ke pemerintahan RI, APT Pranoto beberapa kali harus beradaptasi terhadap aturan baru, struktur baru, dan tokoh-tokoh politik baru.

Tantangan terbesarnya adalah menjaga agar administrasi tetap berjalan ketika banyak daerah Indonesia berada dalam kondisi tidak stabil. Namun, ketekunannya memberi A.P.T. Pranoto reputasi sebagai pejabat yang bersih, berdedikasi, dan tidak mudah terbawa arus politik.

Meski memiliki rekam jejak yang kuat, perjalanan APT Pranoto tidak selalu mulus. Pada tahun 1961, ia tersangkut dalam perkara dugaan penyalahgunaan keuangan negara. Beberapa sumber menilai bahwa persoalan tersebut muncul akibat benturan antara budaya pemerintahan tradisional atau yang biasa membantu rakyat melalui dana kerajaan dengan sistem administrasi modern yang lebih ketat.

Tuduhan itu kemungkinan lebih merupakan ketidaksinkronan sistem lama dan baru, bukan tindakan yang bertujuan memperkaya diri. Meskipun demikian, kasus tersebut berdampak pada reputasinya dan menjadi catatan penting dalam biografi politiknya.

Akhir Hayat

Menjelang akhir hayatnya, A.P.T. Pranoto menjalani masa pensiun dengan jauh lebih tenang setelah puluhan tahun mengabdikan diri sebagai pelayan negara. Kondisi kesehatannya mulai menurun seiring usia, tetapi ia tetap dikenal aktif menjaga hubungan baik dengan keluarga dan koleganya. Tidak ada catatan yang menyebut adanya penyakit tertentu yang dideritanya, tetapi seperti banyak tokoh seusianya, ia mengalami penurunan fisik seiring bertambahnya usia.

APT Pranoto menghabiskan sisa hidupnya di Samarinda. Ia wafat pada 19 Juni 1976, pada usia 69 tahun. Kepergiannya meninggalkan jejak sejarah panjang, baik sebagai bangsawan Kutai maupun sebagai gubernur pertama Kalimantan Timur

Ia kemudian dikebumikan dengan penghormatan sebagai tokoh birokrasi yang berjasa besar dalam pemerintahan Kaltim. Namanya kemudian diabadikan sebagai Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto) di Samarinda.

Melalui dedikasinya, Kalimantan Timur bisa menjadi provinsi yang mandiri dan semakin maju dalam berbagai sektor. Demikianlah kisah hidup gubernur pertama Kalimantan Timur. Semoga menambah wawasan detikers.

Sumber:

Magenda, Burhan Djabier. (2010). East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy

Sarip, Muhammad. (2018). Dari Jaitan Layar sampai Tepian Pandan, Sejarah Tujuh Abad Kerajaan Kutai Kartanegara.