.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menanggapi ide masyarakat patungan membeli hutan yang ramai di media sosial. Ide tersebut muncul setelah banjir bandang dan longsor di utara Sumatera diduga akibat deforestasi.
Mengutip detikFinance, Nusron Wahid menegaskan ide beli hutan itu tak bisa diwujudkan. Sebab, hutan bukan komoditas untuk diperjualbelikan.
"Hutan kan nggak boleh dijual belikan, hutan itu bukan komoditas yang bisa dijual belikan," ujarnya ditemui di Hotel Mulia, Jakarta pada Rabu (10/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyarankan apabila masyarakat ingin berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan, masyarakat bisa melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Menurutnya, penanaman kembali atau membangun hutan baru justru harus digalakkan.
"Kalau mau membangun hutan baru, reboisasi Itu dengan senang hati, memang kita harus gerakan masyarakat untuk itu. Tapi kalau membeli hutan, hutan itu bukan komoditas yang bisa dijual belikan," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara menyoroti maraknya penebangan liar yang terjadi di daerahnya. Penebangan liar itu ditengarai membuat Sumut telah kehilangan banyak area tangkapan air, sehingga ketika siklon terjadi, dampak banjir dan longsornya luar biasa.
Hal itulah yang mendorong kelompok aktivis lingkungan hidup Pandawara Group mengajak publik patungan membeli hutan. Pandawara memulai percakapan ini lewat unggahan berisi, "Bagaimana kalau masyarakat Indonesia patungan untuk membeli hutan-hutan agar tak dialihfungsikan? Karena alih fungsi dan deforestasinya sudah berlebihan banget, guys."
Ajakan ini disambut baik oleh publik, bahkan oleh berbagai figur publik seperti Denny Sumargo, Vidi Aldiano, hingga Denny Caknan. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyebut gerakan membeli hutan ini sebagai bentuk sindiran terhadap pengelola hutan di Indonesia.
"Ide patungan membeli hutan agar bisa mengatasi masalah deforestasi mencerminkan rasa kekecewaan yang dalam. Ini bentuk tamparan buat pengambil kebijakan yang dengan mudah memberi izin konsesi tanpa pengawasan yang baik. Ide ini kalau berhasil akan menjadi terobosan baru menyelamatkan hutan dan dengan 'patungan' artinya hutan menjadi milik rakyat, bukan hutan milik negara semata," ungkap Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (10/12/2025).
Baca selengkapnya di sini.
(des/des)
