.webp)
Pemimpin daerah Kalimantan Barat (Kalbar) tengah menunjukkan hubungan tidak harmonis. Wakil Gubernur (Wagub) Kalbar, Krisantus Kurniawan blak-blakan meluapkan kekecewaannya sebab merasa tidak dianggap sebagai wakil kepala daerah di Provinsi ini.
Apakah kekecewaannya menjadi pertanda pemimpin Kalbar bakal pecah kongsi? Krisantus belum memberikan jawaban. Namun secara gamblang, Krisantus curhat soal tidak dilibatkan dalam banyak hal sebagai pemimpin daerah. Bahkan, Krisantus menyebut antara dirinya dan Gubernur Kalbar Ria Norsan jarang terjalin komunikasi.
"Paling hanya bersalaman di suatu tempat acara. Sudah begitu saja. Duduk sama-sama. Tidak pernah diajak bicara bagaimana ini Pak Wagub pembangunan Provinsi Kalbar, bagaimana kita mengatur anggaran. Semua tidak pernah diajak bicara. Jadi saya sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah dilibatkan sama sekali," kata Krisantus kepada detikKalimantan, Kamis (4/12/2025) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pun Krisantus mengaku tidak pernah dilibatkan. Menurutnya, APBD tiba-tiba sudah sah saja.
"Saya tidak pernah ikut dalam pembahasan APBD dan sebagainhya. Tahu-tahu APBD sudah diketok. Semestinya, segala sesuatu dibicarakan bersama," ceritanya.
Namun menurut Krisantus, hubungannya dengan Ria Norsan biasa-biasa saja. Ia menganggap tidak ada masalah dengan siapapun, termasuk dengan Ria Norsan.
"Bicara hubungan, saya biasa-biasa saja. Karena saya menganggap tidak bermasalah. Kecuali beliau yang merasa bermasalah. Menganggap saya ini biang kerok dan sebagainya. Menganggap saya dalang dan sebagainya. Sementara saya tidak pernah melakukan segala sesuatu. Jadi ini yang terjadi selama ini," jelasnya.
Begitu juga dalam menjalankan tugas, Krisantus mengaku biasa-biasa saja. Semua tugas sebagai orang nomor dua di Kalbar sudah dilakukan. Ia pun selalu berpikir positif dalam menghadapi semua hal karena, ia mengaku hanya bertujuan memajukan Kalbar bersama-sama.
"Dalam menjalankan tugas, saya biasa-biasa saja. Saya tidak merasa canggung atau bagaimana, tapi beliau sendiri yang negatif thinking kepada saya. Kalau saya selalu positif thinking memandang seseorang. Jangan pakai pola lama, apalagi kondisi negara seperti ini. Yang kita pikirkan daerah itu bagaimana mandiri dengan SDA yang ada," kata dia.
Krisantus mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah satu bagian yang tidak terpisahkan. Dalam surat suara saja, kata dia, keduanya menjadi satu, tidak terpisahkan.
Setiap momen foto juga Gubernur dan wakilnya akan bergandengan dalam surat suara. Namun, ia melihat saat ini pemerintahan di Kalbar masih menjalankan metode lama, yang menurutnya banyak bersifat seremonial.
"Jadi, pemerintah ini sifatnya seperti pemerintahan masa lalu. Tugas Gubernur dan Wakil Gubernur hanya pukul gong, pidato, salam, makan, ceramah, itu saja kerjanya. Saya pikir itu bukan kerja yang kongkret dalam rangka memajukan Provinsi Kalbar," tuturnya.
Apa yang terjadi hari ini, kata dia, akan berdampak pada pembangunan dan kemajuan Provinsi Kalbar. Menurutnya segala ide, inovasi, dan terobosan berkaitan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah, sama sekali tidak pernah dilakukan.
Krisantus Kecewa Ada Tuduhan Whistleblower
 Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat ditemui di kantor DPD PDIP Bali, Kamis (31/7/2025). Foto: Rizki Setyo Samudero/detikBali |
Krisantus mengaku Ria Norsan pernah menuding dirinya sebagai biang kerok atau biasa disebut whistleblower, yang melaporkan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Mempawah. Hal ini yang paling membuat Krisantus kecewa.
Sekedar diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan jalan di Mempawah kini tengah diselidiki oleh KPK. Sejumlah saksi diperiksa KPK, tak terkecuali Ria Norsan dan putranya.
"Di berita-berita kan banyak menyatakan ada kasus hukum dan sebagainya. Dia bilang saya yang melaporkan. Itu kan fitnah itu. Sementara saya tidak tahu apa itu BP2TD, apa itu proyek jalan, itu kan masa lalu. Jadi (dituding) hanya karena (beranggapan) kalau Gubernur jatuh, maka Wakil Gubernur naik, itu kan undang-undang. Yang bikin undang-undang kan bukan Krisantus," ceritanya.
Bahkan, tudingan Krisantus sebagai biang kerok itu dilontarkan di muka umum. Seingat dia, dua kali dicap sebagai biang kerok secara langsung.
"Secara langsung mendengar dibilang biang kerok. Itu dua kali saya dituduh. Sebelum pelantikan dan pada saat Kongres Partai Hanura. Itu bukan isu, tapi fakta, berhadapan, berdua dan ditunjuk, ini Pak Wagub dalangnya, A1 A1 A1. Ini sebenarnya boleh dibilang pencemaran nama baik. Kalau mau dilaporkan sebenarnya bisa," kata Krisantus.
Tanggapan Tim Hukum Norsan-Krisantus
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Tim Hukum Norsan-Krisantus, Glorio Sanen menanggapi situasi tak harmonis antara Norsan dan Krisantus yang menyeruak ke publik. Glorio berharap perselisihan antara Norsan-Krisantus tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan, mengingat Kalbar membutuhkan stabilitas dan keselarasan kepemimpinan.
"Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar adalah satu kesatuan yang dipilih satu paket pada Pemilu Kalbar 2024, meski memiliki tugas dan wewenang berbeda sesuai Undang-undang Pemerintahan Daerah. Karena itu, keduanya harus bersinergi menjalankan mandat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," kata Sanen dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).
Menurutnya, Kalbar menghadapi tantangan besar mulai dari ketimpangan infrastruktur, angka kemiskinan yang masih tinggi, hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertinggal.
Kondisi ini makin berat dengan keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran. Akibatnya, Kalbar dalam bayang-bayang defisit.
"Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah daerah harus harmonis. Kesolidan sangat diperlukan supaya kita bisa keluar dari bayang-bayang defisit dan memastikan pembangunan tetap berjalan sesuai harapan masyarakat," ujarnya.
Tim detikKalimantan telah berupaya meminta tanggapan dari Gubernur Kalbar, Ria Norsan. Namun hingga berita ini ditayangkan, Ria Norsan belum memberi respons.
(aau/aau)
