KNPI Kaltara Gagas Sekretariat DOB di Jakarta demi Atasi Kendala Lobi Pusat

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Utara bersama para Presidium Daerah Otonomi Baru (DOB) menggagas pembentukan Sekretariat Bersama (Sekber) di Ibu Kota. Hal ini sebagai bentuk keseriusan mereka mengupayakan pemekaran daerah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Ketua KNPI Kaltara Niko Ruru mengungkapkan kendala teknis sering kali menghambat proses lobi politik ke pemerintah Ppsat. Perubahan jadwal mendadak dari kementerian atau lembaga negara kerap membuat perwakilan daerah kewalahan, baik dari segi waktu maupun biaya.

"Kemarin ketika urusan jadwal itu kita tidak bisa saklek. Kalau misalnya ada jadwal tanggal 5, di Jakarta sini itu bisa saja berubah jadi tanggal 7 karena satu dan lain hal," ujar Niko kepada detikKalimantan, Kamis (4/12/2025).

Menurut Niko, situasi ini membuat posisi tawar daerah menjadi lemah karena mereka tidak memiliki basis yang tetap di Jakarta. Sering kali tim presidium harus pulang dengan tangan kosong atau mengeluarkan biaya ekstra karena jadwal yang molor.

"Jadi kita dari daerah harus punya sekretariat bersama. Kalau ada perubahan-perubahan jadwal, kita tidak buru-buru untuk pulang, kita bisa menunggu," tegasnya.

Niko menjelaskan, usulan Sekber ini tidak hanya untuk KNPI, melainkan menjadi rumah bagi seluruh perwakilan DOB se-Kaltara, mulai dari DOB Tanjung Selor, Sebatik, Apau Kayan, hingga Krayan.

"Kami berharap, Pemprov Kaltara dapat memfasilitasi keberadaan Sekber ini. Selain sebagai posko taktis, Sekber ini nantinya diusulkan memiliki tim khusus yang menetap (standby) sebagai penghubung (Liaison Officer) antara daerah dengan Pusat," imbuhnya.

"Goal-nya adalah dibentuknya sekretariat bersama DOB Kaltara di Jakarta. Sehingga dengan adanya sekretariat ini, urusan-urusan akan menjadi lebih mudah," imbuh Niko.

Senada dengan Niko, Perwakilan Lembaga Adat Kesultanan Bulungan sekaligus Presidium DOB Tanjung Selor, Joko Supriyadi, mendukung penuh langkah ini. Menurut Joko, keberadaan Sekber sangat krusial untuk menunjang masalah penganggaran dan efisiensi pergerakan para tokoh adat dan pemuda yang berjuang.

"Pak Niko nanti yang akan mengorganisir konsolidasi dengan sekretariat bersama di Jakarta. Ini penting, karena kalau tidak ada anggaran atau dukungan fasilitas terhadap presidium, tentunya pergerakan akan susah," jelas Joko.