.webp)
Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) menanggapi desakan DPRD Nunukan terkait persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di wilayah perbatasan, khususnya Krayan, Kabupaten Nunukan yang dikhawatirkan mengalami krisis.
Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dishub Kaltara, Marmo, menyatakan pihaknya akan segera mengambil langkah antisipatif. Fokus utamanya adalah berkoordinasi dengan penyelenggara penerbangan untuk memetakan potensi masalah.
"Berbicara tentang arus mudik Natal dan Tahun Baru, dinas perhubungan provinsi tentu memiliki peran sesuai dengan kewenangannya," ujar Marmo kepada detikKalimantan, dalam keterangan resminya, Senin (17/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah konkret yang akan diambil adalah berkoordinasi dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Juwata Tarakan dan Dishub Kabupaten Nunukan.
"Kami akan mengambil langkah-langkah koordinasi untuk mengetahui persiapan menghadapi arus mudik," jelasnya.
Marmo menambahkan, koordinasi ini krusial untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin terjadi. Dishub akan berkaca pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya untuk merumuskan skema penanganan yang tepat.
"Tentunya Pemerintah Provinsi akan segera berkoordinasi untuk mencoba mengidentifikasi kendala-kendala yang akan terjadi dan dapat melihat gambaran arus mudik Nataru pada tahun-tahun sebelumnya," tambahnya.
Subsidi Anggaran APBN Masih Berjalan
Terkait subsidi ongkos angkut (SOA) penumpang yang vital bagi masyarakat perbatasan, Marmo memastikan program tersebut masih berjalan. Ia menyebut SOA tahun ini didanai oleh APBN dan akan berlanjut hingga akhir tahun.
"Sementara ini kita memanfaatkan SOA anggaran di APBN yang telah berjalan untuk kebutuhan-kebutuhan di perbatasan. Perlu diketahui, SOA APBN dikelola oleh UPBU Juwata Tarakan, sedangkan TNI AU membantu layanan angkutan izin," katanya.
Pernyataan Dishub Kaltara ini merespons kekhawatiran yang sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Komisi III DPRD Nunukan, Ryan Antoni. Pihaknya menyoroti potensi krisis transportasi di Krayan yang selalu berulang setiap musim mudik Nataru.
Bahkan, DPRD Nunukan sempat meminta Mabes TNI Angkatan Udara (AU) agar memberikan diskresi untuk mengerahkan pesawat angkut militer sebagai solusi darurat.
Lebih lanjut, DPRD mengirimkan pesan tegas agar pemerintah tidak reaktif. Mereka menuntut perencanaan skema transportasi Nataru untuk tahun depan harus sudah dimulai sejak Januari, bukan saat masalah sudah di depan mata.
"Harapan saya, ini menjadi referensi kita ke depan. Harusnya dari Januari tahun depan, kita sudah mulai konsen merumuskan skema apa yang tepat untuk mengantisipasi arus mudik Natal," tegas perwakilan Komisi III dalam berita sebelumnya.
