.webp)
Rencana pemerintah untuk membatasi game online PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) terus bergulir, menyikapi ledakan di SMAn 72 Jakarta. Kali ini Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyatakan akan berdiskusi terkait wacana tersebut.
Mengutip detikNews, Arifah mengatakan tujuan dari pembatasan ini nantinya untuk perlindungan anak. Ia menyatakan akan melakukan kajian secara mendalam agar dapat menghasilkan kebijakan terbaik.
"Terkait arahan Presiden, kami akan segera mendiskusikan secara mendalam langkah-langkah dan kebijakan terbaik bersama kementerian dan lembaga terkait. Tujuan utama kami adalah menemukan solusi komprehensif yang berpihak pada perlindungan anak, baik dari aspek pengasuhan, pendidikan, maupun kehidupan sosial mereka," jelas Arifah kepada wartawan, Selasa (11/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arifah menekankan pentingnya memperkuat literasi digital dan pengawasan orang tua. Hal ini diperlukan agar anak-anak memiliki benteng yang kuat dari potensi pengaruh negatif permainan yang bernuansa kekerasan. Meskipun permainan seperti game online juga punya sisi positif, tetapi Arifah meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan berlebihan tetap tidak baik.
"Begitu pula dengan bermain game online, jika dilakukan secara berlebihan dapat berdampak negatif terhadap prestasi akademik siswa, seperti menurunnya motivasi belajar, terganggunya konsentrasi, dan penundaan penyelesaian tugas sekolah, yang akhirnya bisa menurunkan hasil belajar anak," katanya.
Namun, jika aktivitas bermain game dilakukan dengan pengelolaan waktu yang baik dan seimbang, Arifah menilai aktivitas ini dapat menjadi media bersosialisasi dengan lebih luas hingga ke kancah mancanegara. Jika ditekuni dengan serius, maka mereka dapat menjadi atlet e-sport. Banyak atlet e-sport yang telah berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di tingkat nasional maupun internasional, tanpa mengesampingkan pendidikan.
Terkait kasus ledakan, Arifah menambahkan saat ini pihaknya tengah memastikan agar proses pemulihan korban terdampak dapat berjalan dengan baik. Termasuk juga bagi terduga pelaku yang terindikasi menerima bullying.
"Saat ini, prioritas kami adalah memastikan pemulihan korban melalui pengobatan dan trauma healing secara berkelanjutan, serta memberi perhatian pada kesehatan dan pemulihan psikologis bagi terduga pelaku, yang juga masih berusia anak-tentu tetap menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik anak tanpa stigmatisasi. Kami ingin memastikan semua anak yang terdampak mendapat pendampingan, perlindungan, dan akses optimal terhadap layanan pemulihan yang mereka butuhkan," lanjutnya.
Baca selengkapnya di sini.
(des/des)
