.webp)
Sengketa lahan antara warga pemilik lahan di Juata Permai, Tarakan, dengan PT Phoenix Resources International (PRI) kian memanas. Menjelang ultimatum blokade jalan pada Jumat (31/10) besok, warga mendatangi Ketua Lembaga Adat Tidung Ulun Pagun (Latup) Kota Tarakan, H. Abdul Wahab, untuk meminta restu dan pendampingan.
Hasilnya, Laskar Adat Tidung dipastikan akan turun ke lokasi. Mereka akan mengawal aksi warga sekaligus mencari tahu siapa pihak yang membekingi perusahaan.
Juru bicara warga, Yapdin, menjelaskan kedatangan mereka adalah untuk melaporkan hasil kunjungan lapangan bersama DPRD yang buntu serta sikap perusahaan yang dinilai arogan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita menyampaikan hasil daripada kunjungan itu (DPRD) dan sikap PRI terhadap masyarakat. Dan kami juga meminta restu kepada orangtua kami, Haji Wahab, untuk mengejar keadilan, menuntut hak-hak kami," kata Yapdin kepada detikKalimantan, Kamis (30/10/2025).
Yapdin menyebut H Abdul Wahab merestui langkah warga dan akan langsung turun ke lokasi bersama dengan anggota-anggotanya. Yapdin membeberkan rencana aksi yang akan digelar pada Jumat, 31 Oktober 2025, mulai pukul 09.00 Wita. Diperkirakan 100 orang warga akan turun, ditambah puluhan anggota Laskar Adat.
"Jadi besok agendanya kita mendatangi pihak perusahaan dulu. Menanyakan terkait dengan kesepakatan tanggal 2 kemarin," jelasnya.
Ia menegaskan, jika tidak ada tanggapan positif, warga akan langsung bertindak.
"Bila perusahaan tidak menanggapi, maka kita akan melakukan penutupan jalan, blokade. Tidak ada negosiasi. Jangankan negosiasi, batuk pun kita tidak kasih kesempatan," tandasnya.
Ketua Latup Tarakan H Abdul Wahab, membenarkan akan turun bersama laskarnya. Ia mengaku baru terlibat setelah melihat kebuntuan dalam mediasi di DPRD.
"Saya lihat perusahaan ini tidak mau ini sama masyarakat, masyarakat malah mau dirugikan, ya jelas masyarakat tidak mau," ujarnya.
Abdul Wahab menegaskan posisinya dan Laskar Adat adalah sebagai "orang tengah" untuk menjaga keamanan dan kedamaian. Namun, ia juga melontarkan peringatan keras.
"Besok saya dan juga dari Laskar Adat turun mendampingi masyarakat sebagai orang tengah. Siapa tahu ada dari mana yang bikin semangat perusahaan ini sampai ada berani menantang masyarakat," katanya.
"Kami mau tahu siapa di belakangnya. Kalau perusahaan saja itu tidak mungkin berani, tidak mungkin. Pasti ada di belakang," imbuh H. Abdul Wahab.
Diberitakan sebelumnya, sengketa ini dipicu tuntutan warga yang meminta lahannya dibeli PT PRI seharga Rp 500 ribu per meter persegi (m²) karena terdampak aktivitas perusahaan (banjir dan tanaman mati). Warga mengancam jika tuntutan tidak dipenuhi hingga Jumat (31/10), harga akan dinaikkan menjadi Rp 1 juta per m² dan akses jalan menuju landfill perusahaan akan ditutup total.
Simak Video "Video: Pemeriksaan Sengketa Lahan di Polman Memanas, Warga Blokade Jalan"
[Gambas:Video 20detik]
(des/des)
