Bakal Ada Kebijakan Baru, Antrean Haji di Kalsel Tak Lagi 38 Tahun

Kiri-Kanan Plt Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Zaenal Abidin, Wakil Menteri haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Sarjono Turin dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Reda Manthovani saat konferensi pers di Gedung Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Selasa (30/9/2025). — Dahnil Anzar. Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

Balikpapan -

Antrean jemaah di tiap provinsi Indonesia punya rentang waktu yang berbeda-beda. Dikutip detikHikmah dari informasi daftar tunggu di situs Haji Kementerian Agama, antrean paling lama dirasakan jemaah di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yang mencapai 47 tahun.

Untuk wilayah Kalimantan, tercatat ada Kalimantan Selatang yang punya waktu antrean haji cukup lama, yakni mencapai 38 tahun. Sedangkan antrean paling cepat berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, 11 tahun.

Namun pemerintah rencananya bakal bikin kebijakan baru. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah akan merombak sistem penyelenggaraan haji yang akan berdampak pada antrean jemaah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dahnil menyebut antrean haji tiap daerah akan dipukul rata menjadi 26-27 tahun. Ia menjelaskan latar belakang perombakan sistem ini karena pihaknya melihat ketidaksesuaian pembagian kuota haji provinsi dengan undang-undang yang berlaku.

ia memastikan akan menggunakan formulasi sesuai ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang sudah direvisi. Namun, sistem baru penyelenggaraan haji ini masih akan dibahas bersama DPR.

"Jangka pendeknya, jumlah antrean atau lama antrean itu seluruh Indonesia nanti akan sama. Sekarang ini Bantaeng yang paling lama 48 tahun, Sulawesi 40 tahunan, Sumatera Utara 19 tahun, Banten 26-27 tahun, beda-beda. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 19, ada yang 25, dan seterusnya," ujar Dahnil dalam acara diskusi publik Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu) di Novotel Hotel, Kota Tangerang, Banten, Senin (29/9/2025).

"Nah, besok ketika formulasi kembali ke undang-undang, itu lama antrean semua daerah itu sama, yaitu 26-27 tahun," sambungnya.

Dahnil memastikan Kementerian Haji dan Umrah akan menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan antrean dan tata kelola keuangan haji ke depannya. Dia tak memungkiri transformasi ini menyebabkan pergolakan.

"Tapi pil pahit ini harus ditelan untuk memastikan perbaikan haji Indonesia lebih baik di masa yang akan datang," ujarnya.