.webp)
Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Pertanian Kalteng mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mengevaluasi program Cetak Sawah Rakyat (CSR). Mereka menilai program ini berpotensi gagal.
Dalam demo pada Kamis (25/9/2025) itu, Koordinator Lapangan, Dida Pramida mengatakan selama ini pemerintah seakan lepas tangan usai menyediakan lahan. Padahal tidak ada petunjuk teknis (juknis) yang jelas.
"Pemerintah cuma menyediakan lahan, kenapa harus masyarakat yang dipaksakan mengelola, tanpa adanya juknis yang jelas. Buat apa lahan dibuka berhektar-hektar kalau berpotensi gagal," kata Dida.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dida menerangkan bahwa kondisi tanah di Kalimantan Tengah cenderung berlahan gambut. Menurutnya lahan tersebut tidak cocok untuk penanaman padi dalam skala besar.
"Kita pun sebagai masyarakat Kalimantan Tengah juga tau bagaimana tanah yang layak ditanami. Ini lahannya gambut, gambutnya masih ada potongan-potongan kayu itu bisa dijadikan cetak sawah. Bagaimana padi bisa tumbuh istilahnya di lahan yang tidak subur gitu kan," terang Dida.
Minta Akademisi Dilibatkan
Untuk itu demonstran meminta agar pemerintah melakukan evaluasi dengan melibatkan akademisi, khususnya mahasiswa dalam implementasinya. Sebab mahasiswa menilai mereka lebih banyak berhadapan langsung dengan kondisi di lapangan.
"Kami merasa bahwa mahasiswa dan akademisi itu perlu dilibatkan karena kami kan juga masyarakat. Dalam hal ini untuk mengkaji bagaimana yang terjadi di lapangan jadi tidak hanya sebatas mengecek setelah itu kita tinggalkan," terangnya.
"Kita bisa mengecek dan melaporkan apa yang kurang dari daerah maupun ke pusat supaya tercapai apa yang sudah direncanakan di awal tadi. Makanya perlu juga keterlibatan dari mahasiswa," imbuhnya.
Dida menerangkan bahwa program cetak sawah yang sudah berjalan di Kalteng mencapai 8.000 hektare. Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa di Palangka Raya program CSR belum dilakukan secara optimal.
"Seperti yang saya sampaikan tadi pak, cetak sawah rakyat sudah berjalan kurang lebih luasnya 8.645 Hektar. Tetapi CSR gimana pengelolaan tingkat lanjutnya? Jadi mohon agar lebih dilibatkan masyarakat," kata dia.
 Mahasiswa menyerahkan hasil kajian program Cetak Sawah Rakyat kepada Wagub Kalteng Edy Pratowo. Foto: Ayuningtias Puji Lestari/detikKalimantan |
Wagub Terima Hasil Kajian
Pihak pemerintah, Wakil Gubernur, Edy Pratowo menemui langsung massa. Edy menerima hasil kajian yang telah dilakukan mahasiswa.
"Kami sangat mendukung dan menerima aspirasi adik-adik apa yang menjadi poin-poin penting di dalam usulan. Kalau adek-adek mau dilibatkan, saya setuju-setuju saja. Saya senang!" terangnya.
Edy menekankan agar implementasi program CSR benar-benar dilakukan secara tepat sasaran dan berdampak baik terhadap kemaslahatan masyarakat.
"Dengan maksud kita benar-benar memonitoring. Ini cetak sawah dibayangkan progres sesuai dengan pengerjaanya, jangan lebih. jangan ada kong kalikong. artinya pengawas juga ada dibentuk dari universitas," tegasnya.
Diketahui, beberapa mahasiswa di Kota Palangka Raya telah melakukan kajian pada sekitar bulan Agustus dengan objek kajian di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Hasil kajian tersebut kemudian diserahkan langsung ke Pemerintah Provinsi melalui aksi tersebut.
Isi Tuntutan
- Hentikan sementara Program Cetak Sawah Rakyat dan lakukan evaluasi pada lahan yang berpotensi gagal di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bentuk Tim Investigasi dan Inventarisasi Independen dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meninjau Lokasi Program Cetak Sawah Rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah dengan melibatkan Akademisi, Mahasiswa, dan masyarakat lokal untuk mengelola lahan sawah yang sudah tercetak.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten setempat untuk segera melakukan upaya pengelolaan dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada Masyarakat Lokal untuk mengelola lahan yang sudah tercetak.
- Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah segera mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang pembukaan dan pengelolaan lahan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah.
- Gubernur mengeluarkan instruksi untuk setiap pemangku kebijakan mulai dari pemerintahan di tingkat Provinsi hingga ke tingkat Desa agar melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur dan memberikan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.
- Pemerintah Provinsi agar melakukan audit mengenai ketersediaan hingga kepada penyaluran pupuk bagi para petani
- Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah segera melakukan hilirisasi dibidang pertanian dan perkebunan diantaranya dengan membangun pabrik pupuk dan penggilingan beras.
