.webp)
Rencana kedatangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), menuai protes dari Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara (AMAKU). Kunjungan HRS dijadwalkan pada Sabtu (20/9) mendatang dalam rangka memimpin Tabligh Akbar dan aksi solidaritas untuk Palestina.
AMAKU menilai agenda kedatangan HRS dapat memicu potensi gesekan dan konflik di masyarakat. Perwakilan AMAKU, Agustinus Amos, menyatakan pihaknya tidak menolak acara Tabligh Akbar itu sendiri, melainkan menolak kehadiran HRS secara personal.
"Kami tidak menolak kegiatannya, itu memang kegiatan keagamaan yang kami dukung. Yang kami tolak adalah beliau ini, Habib Rizieq," ujar Agustinus kepada detikKalimantan, Rabu (17/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, penolakan ini didasari rekam jejak HRS yang kerap dikaitkan dengan paham radikalisme dan intoleransi. Agustinus khawatir kehadiran HRS bisa memicu gesekan di antara masyarakat Kaltara.
"Potensi maupun paham radikalisme kemudian juga intoleransi yang kita lihat di media sering digaungkannya, dan ini keresahan dari kami masyarakat," tambahnya.
Oleh karena itu, AMAKU telah melayangkan surat kepada Kapolda, Gubernur, Kapolda, Kemenag, Kaltara, maupun sejumlah instansi, meminta agar izin kegiatan tersebut dicabut dan kehadiran HRS dibatalkan.
"Kalau Rizieq tetap nekat hadir, maka kami Aliansi akan melakukan pergerakan agar beliau juga tidak sampai masuk ke Kaltara," tegas Agustinus.
Di sisi lain, perwakilan Aliansi Solidaritas Kaltara untuk Palestina sekaligus Sekretaris Panitia, Ahmad Irwan, membantah tuduhan atas isu yang beredar. Menurutnya, tuduhan bahwa acara ini untuk melantik anggota FPI adalah isu yang tidak berdasar.
"Info saat ini kami sih tidak ada kegiatan seperti ini. Infomasinya dari mana? Itu kan tidak bisa dijadikan pegangan," jelas Ahmad. Selasa (16/9/2025).
Ahmad mengakui bahwa penolakan adalah hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat. Namun, ia mengingatkan agar penolakan itu tidak berujung pada tindakan persekusi atau penghadangan yang melanggar hukum.
"Yang menjadi permasalahan apabila mereka nanti akan melakukan persekusi, melakukan penghadangan. Nah itu kan sudah melanggar hukum, ya masa kita tinggal diam," katanya.
Ahmad menambahkan, pihaknya tidak akan mundur jika ada upaya persekusi. Panitia dan pihak pengamanan siap untuk menghadapi persekusi, dan berharap aparat kepolisian bisa bersikap netral dalam menyikapi persoalan ini.
"Kami belajar dari 2018. Artinya ulama kami ditolak dan dipersekusi. Tidak masalah bagi kami, kami bersabar. Cuma kalau untuk kali ini, kalau mereka mencoba-coba untuk melakukan persekusi kami tidak akan mundur," tutup Ahmad.
(des/des)
