.webp)
Aliansi Utara yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat demo di depan Gedung DPRD Tarakan pada Senin (1/9/2025). Mereka kecewa karena anggota DPR RI Dapil Kaltara absen dalam aksi tersebut.
"Kami menuntut komitmen dari anggota DPR RI Dapil Kaltara, tetapi tidak diindahkan. Hanya Ketua DPRD Kota Tarakan dan Kapolres yang hadir," ujar Wakil Koordinator Lapangan (Wakorlap) Aliansi Utara, Alif Faqlih Samudra, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan (UBT).
"Kami mendesak agar ketiga DPR RI dicopot dari jabatannya paling lambat 7x24 jam karena dianggap tidak mampu menjalankan fungsi representasi rakyat," sambung Koordinator Lapangan Aliansi Utara, A.A. Muchammad Imanullah Aziz.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tiga anggota DPR RI yang dimaksud yakni Rahmawati Zainal A Paliwang dari Fraksi Gerindra, Hasan Saleh dari Fraksi Demokrat, dan Deddy Sitorus dari PDIP.
Sebelumnya, Deddy sudah memberikan klarifikasi soal dua pernyataannya yang menjadi sorotan massa aksi. Kini Rahmawati dan Hasan juga memberikan tanggapan soal tuntutan massa tersebut. detikKalimantan sudah mendapatkan izin untuk mengutip pernyataan keduanya dari video yang beredar.
Tanggapan Rahmawati Zainal
Rahmawati mengaku menerima semua aspirasi demonstran dan masyarakat. "Fraksi Gerindra akan menyampaikan kepada Presiden Prabowo. Terkait tunjangan DPR RI sudah dievaluasi, dan kami akan mendorong apa yang diinginkan masyarakat Kaltara," katanya.
Ia juga menyebut dalam APBN 2026, Presiden telah mengalokasikan 20% untuk pendidikan. "Sekuat tenaga akan saya perjuangkan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kaltara seperti program MBG, sekolah rakyat akan dirasakan masyarakat Kaltara," tambahnya.
Tanggapan Hasan Saleh
Sementara itu, Hasan Saleh menegaskan komitmennya menindaklanjuti situasi yang berkembang. "Memegang teguh sumpah dan janji yang saya ucapkan pada 1 Oktober 2024 di gedung DPR RI sebagai pertanggungjawaban dunia dan akhirat," ujarnya.
Ia juga mengaku menerima evaluasi menyeluruh terkait tunjangan DPR yang dianggap terlalu besar oleh masyarakat. "Berupaya tidak melakukan tindakan dan tutur kata yang menyakiti hati masyarakat serta berupaya untuk tidak mempermalukan masyarakat Kaltara dan keluarga saya dari segi kinerja," kata Hasan.
Hasan berjanji menyalurkan aspirasi masyarakat melalui Komisi IV yang bermitra dengan Kementerian Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Bulog, dan Badan Pangan Nasional, serta menyampaikan aspirasi di luar komisinya kepada presiden.
Situasi di Tarakan tetap kondusif pasca-aksi massa. Aliansi Utara menegaskan aksi tersebut mewakili kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya suara mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Utara menyampaikan tiga tuntutan utama yakni:
- Pembatalan tunjangan perumahan DPR RI sebesar Rp 50 juta per bulan yang dianggap kontroversial dan memicu kesenjangan sosial di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
- Pengesahan kebijakan pro-rakyat oleh DPR RI, termasuk RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat dan sektor pendidikan.
- Reformasi Polri agar lebih profesional, akuntabel, dan tidak represif dalam menangani aksi-aksi masyarakat.
(sun/des)
