.webp)
Polairud Polda Kalimantan Selatan menggelar Forum Group Disscusion (FDG) bersama Forkopimda terkait. Diskusi itu difokuskan untuk menjaga kamtibmas wilayah perairan Kalsel.
Kegiatan tersebut juga dinilai sebagai langkah menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus mencegah konflik sosial akibat praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing), terutama dengan maraknya penggunaan cantrang oleh nelayan dari luar daerah.
Kapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan menjelaskan bahwa jika berbagai upaya yang dilakukan untuk menjaga ekosistem lautan terus tak didengar, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas memberikan efek jera terhadap oknum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua tahun terakhir ini banyak praktik destructive fishing dilakukan oleh nelayan dari Jateng dan Jatim," ujar Yudha di Aula Auditorium Polda Kalsel Banjarbaru, Selasa (2/9/2025).
Ia pun meminta agar adanya kesepakatan bersama agar laut bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, baik melayan di dalam Kalsel maupun luar. Sebab, berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel terdapat penurunan pada produksi ikan di 2024.
Sebelumnya, pada 2017 produksi bisa mencapai 179.696 ton, namun turun menjadi 158.250 ton pada 2024, atau turun sekitar 12 persen.
"Penurunan ini dipicu kerusakan ekosistem laut, termasuk mangrove dan terumbu karang," sebutnya.
Selain itu, ditambahkan Gubernur Kalsel, Muhidin juga menekankan pentingnya agar menjaga situasi kondusif di laut, mengingat laut merupakan penghasil ikan yang terus berkelanjutan.
"Perairan yang aman sangat penting bagi perekonomian masyarakat. Konflik nelayan harus diakhiri, dan sinergi perlu diperkuat agar laut kita tetap berkelanjutan dan memberi manfaat," tutur Muhidin.
Direktur Polairud Polda Kalsel, Kombes Andi Adnan merincikan beberapa upaya yang dilakukan untuk menjaga kamtibmas di wilayah perairan. Selama triwulan I 2025, Polairud telah melaksanakan 6.117 kegiatan berupa patroli, pembinaan, hingga sosialisasi. Sepanjang 2024-2025, Polairud juga menangkap 15 tersangka kasus destructive fishing dengan kerugian negara mencapai Rp150 juta.
"Selain itu, Polairud melakukan edukasi nelayan, membentuk forum komunikasi nelayan Jawa dan lokal, serta mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan," ucap Adnan.
FGD ini juga menghasilkan lima poin rekomendasi, di antaranya pembentukan forum komunikasi antar nelayan, optimalisasi patroli, edukasi bahaya destructive fishing, serta penyusunan policy brief untuk memperjuangkan kepentingan nelayan tradisional.
(aau/aau)
