.webp)
Pernyataan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, yang menyebut 'jangan bandingkan kami dengan rakyat jelata' menuai kecaman publik. Seperti saat Aliansi Utara demo di Gedung DPRD Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (1/9/2025).
Dalam aksi tersebut, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muammar menyampaikan orasi di tengah kerumunan massa. Dengan tegas, ia menyinggung pernyataan Deddy yang dianggap merendahkan rakyat.
"Kalau kami sepakat Deddy Sitorus tidak mau disamaratakan dengan masyarakat, karena kami lebih tinggi dari dia. Dia adalah pelayan kami!" ujar Muammar disambut sorak sorai massa, Senin (1/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Muammar juga mendesak Deddy meminta maaf secara terbuka melalui video pernyataan, untuk meredam kemarahan masyarakat Tarakan.
Klarifikasi Deddy Sitorus
Deddy memberikan klarifikasi saat dihubungi detikKalimantan via pesan singkat pada Selasa (26/8/2025). Ia menegaskan pernyataan itu terlontar dalam sebuah acara televisi pada Desember 2024. Namun kemudian videonya dipotong-potong dan disalahartikan.
"Itu video lama, 10 bulan lalu, yang sengaja dipotong 20 detik pertama untuk menyerang saya," ujar Deddy.
Menurutnya, waktu itu pembawa acara televisi membandingkan gaji anggota DPR dengan pekerja berpenghasilan UMR. Ia kemudian menilai itu tidak setara.
"Saya bilang gaji DPR tidak bisa dibandingkan dengan 'gaji' rakyat jelata atau pekerja UMR. Kalau mau dibandingkan, ya dengan sesama lembaga tinggi negara seperti kementerian, BPK, KPK, atau BUMN. Itu baru adil karena diatur UU," jelas Deddy.
Deddy menegaskan pernyataan tersebut hanya menyinggung perbandingan gaji, bukan terkait derajat atau status sosial seperti yang dituduhkan. Meski begitu, ia memohon maaf kepada rakyat Indonesia.
"Mohon maaf kalau orang tersinggung. Tapi pernyataan saya jelas menolak perbandingan gaji, bukan perbedaan derajat seperti yang diembuskan," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tarakan bersama 22 anggotanya serta Kapolres Tarakan menandatangani nota kesepakatan yang mendukung tiga tuntutan Aliansi Utara. Namun, massa tetap bersikeras menuntut kehadiran langsung anggota DPR RI, Senin (1/9/2025).
Wakil Ketua II DPRD Tarakan, Edi Patanan berupaya meredakan ketegangan massa dengan menghubungi Deddy Sitorus melalui panggilan video, di hadapan Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Utara, A.A. Muchammad Imanullah Aziz. Namun, penjelasan Deddy dalam panggilan tersebut justru memicu reaksi keras dari massa.
(sun/des)
